SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Korps PMII Putri (Kopri) Universitas Nadhlatul Ulama Sidoarjo (Unusida) mendeklarasikan seruan menolak penggunaan SARA untuk adu domba, politik uang, dan penyebaran hoax dalam perhelatan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Deklarasi ini digelar di Jayandaru Alun-alun Sidoarjo, Minggu (10/02).
Acara dimulai dengan orasi dan penandatanganan komitmen menolak kampanye hitam menggunakan isu memecah belah bangsa, dan money politik. Sebuah papan spanduk ditandatangani oleh peserta Sekolah Islam Gender (SIG), di antaranya Peserta Internal Unusida dan eksternal kampus (IAIN Kediri, Unisla Lamongan, IAIN Jember, Unesa Surabaya, IAIN Tulungagung, Unipa Surabaya, Unsuri Surabaya, Al-Khozini Sidoarjo).
BACA JUGA:
Eka Nur Noviana selaku Koordinator Lapangan, mengatakan perhelatan pesta demokrasi Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin yang akan menentukan arah pembangunan dan pengambilan kebijakan publik demi masa depan Indonesia lebih cerah dan baik.
"Namun dalam pelaksanaannya masih maraknya politik uang, ujaran kebencian, dan kasus-kasus penghinaan, penghasutan, dan adu domba yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk kepentingan kemenangan meski sudah dilarang melalui UU," ungkapnya. Menurutnya, penggunaan politik uang, kampanye hitam menghina, menghasut dan mengadu domba biasanya dilakukan oknum tertentu demi kepentingan memengaruhi suara pemilih.
Usai orasi, kemudian para peserta deklarasi meneriakkan dengan lantang naskah deklarasi sebagai berikut:
Menolak dan melawan politik uang serta penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 karena merupakan ancaman besar bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Melawan intimidasi, ujaran kebencian dan berita bohong (hoax) karena mengurangi kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu.
Mendorong peserta pemilu dan tim kampanye agar tidak melakukan politik uang dan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba dalam memengaruhi pilihan pemilih.
Mengajak seluruh pemilih menggunakan momentum Pemilu 2019 untuk menjamin pelayanan hak pilih, menghormati keberagaman, mendewasakan politik kerakyatan dan membangun kontrak sosial antara pemilih dengan peserta pemilu.
Mendukung penyelenggara Pemilu melakukan pengawasan dan penindakan secara tegas terhadap pelanggaran politik uang, penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan adu domba, sekaligus meningkatkan pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran.
Mendorong jurnalis untuk adil, dan menjunjung etika jurnalistik dalam pemberitaan di media massa untuk melawan politik uang dan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba.
Penyelenggara Pemilu untuk melakukan sinergitas dengan stakeholder untuk melakukan sosialisasi dan kampanye bersih tanpa praktik politik uang dan penghinaan terhadap seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau peserta Pemilu yang lain, serta penghasutan dan adu domba. (cat/rev)
