PAPARAN: Kanwil DJP Jatim II memberikan penjelasan terkait vonis pelaku kasus perpajakan, Jumat (4/6/2021). foto: MUSTAIN/BANGSAONLINE
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Dua dari tiga pelaku kasus perpajakan dengan modus pemalsuan faktur pajak melalui PT WIK divonis hukuman dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo. Satu pelaku lainnya kini masih menjalani proses persidangan di PN Sidoarjo.
YGS, selaku pengurus PT WIK dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun serta denda dua kali lipat dari Rp 2,6 miliar, yakni jumlah pajak yang dikemplang.
Ketentuannya, harta bendanya akan disita untuk membayar denda itu. Dan apabila tidak mencukupi, akan diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan.
"Sedangkan terdakwa DY dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun," cetus Kabid Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyelidikan (P2IP) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim II, Irawan, dalam konferensi pers, di kantor Kanwil DJP Jatim II, Jumat (4/6/2021).
Vonis terhadap terdakwa YGS dan DY tersebut telah dilakukan oleh majelis hakim PN Sidoarjo, pada Kamis, 27 Mei 2021 lalu.
Kasus bermula saat YGS selaku pengurus PT WIK, di Buduran, yang terdaftar di KPP Sidoarjo Utara, melakukan pemesanan dan pembelian faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.
Sedangkan DY, pihak yang membuat laporan perpajakan SPT Masa PPN PT WIK yang juga mengetahui, bahwa faktur pajak yang dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT WIK, masa pajak Maret 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, Januari 2019, Februari 2019, Maret 2019 dan April 2019, dimaksudkan untuk mengurangi jumlah kewajiban pembayaran PPN.
Kata Irawan, dengan maksud mengurangi jumlah pembayaran PPN, PT WIK menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dengan identitas nama pengusaha kena pajak (PKP) PT BPS, PT GPI, PT CAC, PT FOB, dan PT BDS.
Dengan menggunakan faktur pajak atas nama PKP-PKP tersebut, PT WIK hanya mengeluarkan imbalan biaya faktur pajak sebesar 20 persen hingga 50 persen dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak.
"Dengan demikian PT WIK mendapatkan manfaat berupa penghematan pengeluaran uang perusahaan, namun perbuatan tersebut, menyebabkan PPN yang seharusnya disetor kepada negara menjadi berkurang," tandas Irawan.
Akibat perbuatan YGS dan DY tersebut, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.690.507.725.
Kabid P2 Humas Kanwil DJP Jatim II, Takari Yoedaniawati menambahkan, pihaknya berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pidana di bidang perpajakan.
Sebab setiap tindak pidana perpajakan akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. "Kanwil DJP Jawa Timur II juga akan terus bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan sebagai langkah dan upaya pengamanan penerimaan negara," tegas Takari.
Ditambahkan Takari, DJP juga terus meningkatkan protap pengawasan untuk mencegah dan meminimalisir potensi pelanggaran oleh Wajib Pajak (WP). Salah satunya menambah jumlah petugas pengawasan di setiap KPP.
Takari menandaskan, tindakan yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jatim II, melakukan penyidikan dan sebagainya, adalah bentuk keseriusan DJP terkait dengan kasus-kasus perpajakan yang ada.
Masih kata Takari, dengan menyiarkan dan menginformasikan ini, kasus perpajakan yang ada, tidak pernah didiamkan.
Dan harapannya, bisa memberikan deterrent effect (efek gentar) kepada para Wajib Pajak. "Bahwa kita Direktoral Jenderal Pajak tidak main-main terkait dengan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh Wajib Pajak," pungkas Takari Yoedaniawati. (sta/ian)
