DPRD Jatim Tolak Kenaikan Cukai Rokok
Editor: Dur/Revol
Wartawan: Didi Rosadi
Kamis, 23 April 2015 22:58 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Rencana pemerintah lewat Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menaikkan cukai rokok dari 8 persen menjadi 10 persen ditolak oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Alasannya, kenaikan cukai rokok itu akan memukul industri rokok di Jatim yang jumlahnya ratusan baik besar maupun kecil.
Dampak terburuknya, banyak pabrik rokok khususnya di Jatim akan tutup dan ratusan ribu pekerjanya kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja (PHK). Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi B DPRD Jatim, Mohammad Zainul Lutfi, Kamis (23/4).
BACA JUGA:
Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD Jatim, Naufal Alghifary Janji Kawal Pemberdayaan Pemuda
120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Dilantik, Pj Gubernur Adhy Ingatkan Fungsi Utama Wakil Rakyat
116 Anggota DPRD Jatim Pamit, Adhy Karyono Apresiasi Kinerja yang Hebat dan Produktif
Demo Mahasiswa di Surabaya, Polisi Dilempari Botol
Politisi asal PAN ini menilai pemerintah pusat tidak peka terhadap kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah yang saat ini tengah berjuang dari keterpurukan pasca kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) yang bertubi-tubi.
Karena itu, menurut Ketua Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) itu, kebijakkan pemerintah tersebut selain tidak peka juga tidak tepat timing-nya (waktu). Apalagi kalau alasannya untuk mereduksi angka perokok atau mengatasi dampak dari rokok. Imbas negatifnya justru lebih besar karena bisa menghambat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
"Kami menolak kebijakan kenaikkan cukai rokok itu. Paling tidak, kebijakkan itu ditunda. Karena kalau dilaksanakan saat ini timing-nya tidak tepat. Bisa merusak investasi dan pertumbuhan ekonomi Jatim," tutur Sekretaris DPD PAN Sidoarjo itu.
Pranaya Yudha Mahardhika kolega Zainul Lutfi di Komisi B bersikap senada. Politisi asal Fraksi Partai Golkar itu memprediksi kebijakkan kenaikkan cukai rokok itu akan menimbulkan gejolak di masyarakat.
Pasalnya, industri rokok di Jawa Timur itu menyangkut hajat hidup jutaan orang. Baik itu karyawan pabrik rokok, petani tembakau dan cengkeh, buruh angkot beserta keluarga mereka. Semuanya akan ternacam kehilangan pendapatan dan mata pencaharian kalau pemerintah tetap menaikkan cukai rokok.
Ketua AMPI Jatim ini akan melihat perkembangan di lapangan. Pihaknya akan memberi dukungan secara politik kepada para petani dan warga Jatim yang terkena imbas kenaikan cukai rokok itu. Bahkan anggota Dewan asal daerah pemilihan Jatim III itu siap bergabung dengan mereka untuk aksi menolak kebijakkan tersebut diberlakukan di Jawa Timur.
"Saya siap mengadvokasi para petani cengkeh dan tembakau serta warga Jatim yang terkena imbas kenaikkan cukai rokok. Kalau perlu kita demo bareng ke Jakarta," tegas politisi yang akrab disapa Yudha itu.
Yudha juga menyindir pemerintah tidak inovatif kalau menaikkan cukai rokok demi untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut alumni IPB itu, masih banyak cara lain meningkatkan penerimaan negara selain dari pajak.
Bahkan anak kandung politisi senior Golkar, Edy Embun ini menilai langkah itu salah kaprah. Karena kenaikan cukai rokok itu justru akan memicu maraknya produk rokok ilegal beradar di pasaran. Dan kalau itu terjadi, justru pemerintah kehilangan potensi pendapatan yang sangat besar.
Sebab tahun lalu saja, rokok ilegal yang berhasil digagalkan angkanya mencapai Rp1 triliun. "Langkah menaikkan cukai rokok itu justru bisa blunder karena akan memicu maraknya produk rokok ilegal," pungkas Yudha.