Pemkab Pasuruan Akui Penerapan SIPD Masih Belum Sempurna, Dewan Dukung Transparansi
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ahmad Habibi
Kamis, 20 Oktober 2022 20:50 WIB
"Kalau soal usulan urusan wajib yang menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti contoh sekolah rusak, jalan rusak, belanja bencana, kepentingan jaminan kesehatan untuk masyarakat, meski usulan-usulan tersebut tidak masuk SIPD, kami siap untuk mengawal dan menyetujui karena ini untuk kepentingan masyarakat," katanya.
Karena itu, Politkus Partai Gerindra ini setuju jika seluruh masyarakat bisa mengakses SIPD yang disajikan oleh Pemkab Pasuruan. "Kalau hanya sekadar melihat saja, saya kira tidak ada salahnya. Semua elemen masyarakat bisa akses untuk melihat apa saja yang diikuti di SIPD," paparnya.
Dirinya berharap, semua pihak baik itu DPRD, NGO, dan masyarakat bisa mengawasi APBD secara bersama untuk mengantisipasi anggaran yang tiba-tiba muncul di tengah pembahasan.
Sementara, Andri Wahyudi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, sependapat jika pemkab harus transparan dalam penganggaran.
"Saya ingin pastikan, apa yang disampaikan teman-teman DPRD untuk kepentingan rakyat. Keterbukaan penganggaran hendaknya bisa dipenuhi oleh Pemkab Pasuruan," jelasnya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko mengklaim bahwa proses penganggaran oleh pemkab sudah melalui SIPD. Menurutnya, Pemkab Pasuruan sudah mulai penganggaran melalui e-budgeting itu sejak tahun 2020 untuk APBD tahun 2021.
"Prinsipnya, Pemkab Pasuruan sudah siap menerapkan e-budgeting untuk transparansi, dan itu sudah kami lakukan. Cuma mungkin akan lebih disempurnakan dan dilengkapi," urainya.
Ia menyebut, bahwa penerapan e-budgeting sampai saat ini masih dalam tahap uji coba.
"Terima kasih masukan dan kritikannya, ini akan menjadi bahan evaluasi kami untuk memperbaiki sistem ini agar ke depan lebih transparan dan akuntabel," pungkasnya. (bib/rev)