Komisi II Pertanyakan Kinerja Pemkot Mojokerto, Khawatirkan Rendahnya Penyerapan APBD
Rabu, 27 Mei 2015 19:35 WIB
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Rendahnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mojokerto tahun ini membuat Komisi II DPRD setempat ketar-ketir. Berdasar pengalaman yang sudah-sudah, kondisi ini dikuatirkan bakal berimbas pada buruknya kualitas proyek hingga terbengkalainya garapan karena pendeknya masa deadline.
"Terus terang, rendahnya penyerapan anggaran melalui proses lelang ini membuat kami menyayangkan kinerja Pemkot. Kami berharap selama enam bulan terakhir mereka tak tidur," sindir anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja, Rabu (27/5).
BACA JUGA:
Paripurna DPRD Mojokerto Setujui RPJMD 2025-2045, Berharap Segera Disetujui Gubernur
DPRD Kabupaten Mojokerto Dukung Penuh Raperda Pelaksana APBD TA 2023 dan RPJPD tahun 2025-2045
Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Komitmen Tingkatkan Kinerja di Tahun 2023
Gus Barra: DPC Petanesia Kabupaten Mojokerto Diharapkan jadi Tonggak Toleransi dan Penjaga NKRI
Politisi Gerindra itu berujar, pengalaman buruk terbengkelainya dan minimnya kualitas proyek pada masa lalu tak menjadikan pelajaran apapun bagi SKPD yang ada.
"Apa pengalaman molornya rehab Alun-alun, Puskesmas Balongsari hingga tak kunjung realisasinya pembangunan jembatan Blooto-Pulorejo tak pernah jadi pelajaran berharga. Entah kalau demikian," cecarnya kemudian.
Ia memastikan, pelaksanaan proyek tahun ini akan buruk karena mengulang kasus yang sama dengan tahun lalu. Dan ini akan berdampak terhadap penyerapan anggaran pada akhir tahun.
Seperti diketahui, hingga akhir Mei ini, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot setempat baru merealisasi penyerapan anggaran melalui proses lelang sebesar 30 persen.
Ketua ULP Pemkot Mojokerto, Wiwiet Febriyanto mengungkapkan, lambatnya penawaran pekerjaan kepada pihak ketiga ini lantaran terkendala penyiapan dokumen lelang dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
"Data sementara Rancangan Umum Pengadaan (RUP) baru mencapai 30 persen. Kendalanya ada pada SKPD yang belum banyak menyerahkan dokumen lelang," papar Wiwiet.
Calon Kadisporabudpar ini menandaskan, banyak SKPD yang meleset mempersiapkan dokumen lelangnya. "Umumnya kepala SKPD telah memjadwal proses lelang hanya saja ada yang tidak tepat waktu," kata Wiwiet diplomatis.
Ironisnya, dari 30 persen berkas lelang yang sudah diunggah via website resmi milik pemda setempat, belum ada yang menunjukkan penawaran proyek fisik berskala besar. "Untuk lelang fisik itu perencanaan dulu, baru setelah itu fisiknya yang dilelang," kilahnya.\
Ia mencontohkan, saat ini sudah mengajukan penawaran tujuh dari delapan Alat Kesehatan (Alkes) di RSUD setempat, perencanaan proyek multiyears Graha Mojokerto Service City (GMSC) senilai Rp 700 juta, perencanaan pembuatan saluran air Jalan Gajahmada-Pahlawan senilaiRp 700 jita dan perencanaan manajemen konstruksi Pulorejo-Blooto Rp 840 juta.
Meski demikian, ia optimis seluruh proyek yang masih dalam proses lelang rampung akhir tahun ini. (yep)