Pejabat Pemkab Gresik Rame-Rame Minta Nonjob
Minggu, 05 Juli 2015 19:14 WIB
Ada beberapa pejabat di Pemkab Gresik lebih memilih meminta Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto, agar menonjobkannya (tanpa jabatan). Sebab, jabatan yang mereka pikul sangat berat, karena tidak diimbangi dengan SDM (sumber daya manusia) yang mumpuni. Terlebih, dalam beban menggunakan keuangan dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
Jika mereka salah langkah dalam penggunaan APBD, maka resikonya penjara. Mereka bisa bertahun-tahun dihukum jika terbukti lakukan penyimpangan APBD. "Itu yang saya takuti. Sehingga, saya pilih nonjob saja," kata salah satu pejabat yang sekarang statusnya menjadi PNS biasa (non jabatan) setelah meminta dinonjobkan Bupati, Minggu (5/7).
Tahun ini, ada beberapa orang pejabat Pemkab Gresik yang memilih dinonjobkan. Mereka di antaranya, Kasi di BLH (Badan Lingkungan Hidup), Hurul Ain, yang kemudian dinonjobkan menjadi PNS biasa di Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan Kasi Kelurahan, Wilujeng yang dinonjobkan menjadi PNS biasa di Bagian Umum.
Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Pemkab Gresik, Drs M Nadlif MM membenarkan bahwa ada beberapa pejabat pilih nonjob (tanpa jabatan). "Selain alasan sibuk, mereka juga beralasan tidak mau repot," kata Nadlif.
Nadlif mengaku, tidak memersoalkan ada beberapa pejabat yang lebih memilih menjadi PNS biasa. Sebab, pilihan itu merupakan hak mereka. Namun, dia menyarankan kepada pejabat di lingkup Pemkab Gresik agar benar-benar menjalankan amanat yang telah diberikan oleh Bupati. "Jalankan semua tugas sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Nadlf.
Ditambahkan Nadlif, kalau pejabat di lingkup Pemkab Gresik bisa menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, maka ia akan enjoy dalam menjalankan tugas. "Mereka tidak akan dihantui ketakutan akan lakukan kesalahan. Mengapa, sebab mereka telah menjalankan tugas sesuai aturan," pungkas Nadlif. (hud/rvl)