Jawa Timur Borong 4 Penghargaan Pelayanan Publik dari Kemenpan RB
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Selasa, 21 November 2023 16:45 WIB
UPT PPA ini merupakan satu-satunya yang terbesar di Indonesia dengan fungsi pelayanan one stop service yang memiliki 11 layanan utama untuk korban kekerasan perempuan dan anak.
Ke-11 layanan tersebut, antara lain penerimaan laporan/penjangkauan, pemberian informasi tentang hak korban, memfasilitasi pemberian layanan kesehatan, memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis, memfasilitasi pemberian layanan psikososial rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial dan interaksi sosial. Selanjutnya layanan hukum, dan memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.
Lebih lanjut, penghargaan kedua yang diterima dalam Penghargaan Pelayanan Publik 2023 ini yakni Tiga Terbaik Kategori Pemerintah Provinsi pada kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2023.
Tiga Terbaik ini merupakan hasil seleksi dari 38 Pemprov se-Indonesia (tanpa pemeringkatan). Untuk di Jawa Timur, Unit Pelayanan Publik yang dilakukan Evaluasi adalah RSSA, Dinsos, Samsat Kota Batu/UPT Bapenda Malang Utara Batu.
Sedangkan penghargaan ketiga yakni Unit Pelayanan Publik Terbaik Penyedia Sarana Prasarana Ramah Kelompok Rentan yang ada di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Prov Jawa Timur serta Dinas ESDM Prov. Jawa Timur.
Gubernur Khofifah menegaskan, inovasi pelayanan publik terutama yang menggunakan digitalisasi menjadi sebuah keniscayaan saat ini. Untuk itu ia mendorong jajaran OPD di lingkungan Pemprov Jatim maupun pemerintah kab/kota di Jatim untuk terus menciptakan inovasi yang mampu memberikan percepatan layanan CETTAR kepada seluruh masyarakat Jatim, sehingga mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini birokrasi terus dituntut memberikan pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, berkualitas dan berdampak. Untuk itu kami terus mendorong OPD di lingkungan Pemprov Jatim maupun kab/kota untuk terus berinovasi guna meningkatkan kualitas pelayanannya," katanya.
"Pada hakikatnya tugas kita adalah melayani masyarakat, dan sudah menjadi tugas dan kewajiban ASN untuk memberikan pelayanan publik yang semakin murah, cepat dan berkualitas utamanya berbasis digital," pungkasnya.
Sementara itu, MenPAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan, ke depan reformasi birokrasi menjadi sangat penting. Saat ini, terdapat perubahan paradigma dari orientasi input ke orientasi outcame, yakni seberapa besar kinerja yang dihasilkan, agar tujuan dan target tercapai.
"Jadi dibutuhkan penyederhanaan evaluasi reformasi birokrasi. Yakni dengan fokus pada dampak kinerja, bukan administrasi laporan. Sehingga saat ini penerapannya adalah reformasi birokrasi tematik yakni penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi dan percepatan prioritas aktual Presiden," katanya.
Dalam Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tersebut juga terdapat 11 inovasi dari pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, di antaranya Layanan Inklusif Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Dengan Pendekatan Hati (Lebur Seketi) dari Pemkab Banyuwangi, Wings (Wlingi Emergency Medical Services) dari Pemkab Blitar, dan Ekowisata Wonosalam Permata Hati (Perlindungan Mata Airdan Hutan Berbasis Partisipasi) dari Pemkab Jombang. (dev/mar)