Wakili Gubernur Khofifah, Sekdaprov Jatim Temui Ribuan Buruh Bahas UMK 2024
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Devi Fitri Afriyanti
Kamis, 30 November 2023 21:38 WIB
"Kami melihat ada juga daerah yang di bawah PP 51, pada prinsipnya patokan kami ada PP 51, amanatnya bagi di bawah standart PP 51 akan ditarik menjadi tinggi. Kemudian yang kita lihat adalah ring satu yang kita perhatikan, karena itulah beban pengeluaran buruh yang kita hitung," urai Adhy
Dengan demikian, Sekdaprov Jatim memberi pertimbangan pertama terkait dengan perkembangan ekonomi di wilayah itu, tingkat inflansi dan beban kebutuhan rumah tangga yang perlu dihitung.
"InsyaAllah malam ini dengan memerhatikan keadilan pertama, tentu bagaimana dunia usaha kelanjutannya perlu kita pertimbangkan, di sisi lain bagaimana nasib buruh, khususnya di wilayah tertentu masih rendah dan tidak sesuai dengan kondisi saat ini terkait beban pengeluaran, dan kejahteraannya dan melihat pertimbangan dari bupati/wali kota," paparnya.
"Maka setelah ini akan memutuskan dan gubernur karena aturannya sampai jam 12 harus tanda tangan secepatnya, maka kita akan umumkan, InsyaAllah memenuhi semua pihak berkeadilan, dan mempertimbangan kestabilan dan kondusivitas dari Jatim," kata Adhy. (dev/mar)