Biaya Nikah di Malang Mencapai Rp 1 Juta
Senin, 13 Juli 2015 22:00 WIB
MALANG, BANGSAONLINE.com - Meski sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur biaya nikah di KUA maupun di luar KUA, namun praktik di lapangan masih tetap ada beban biaya lain-lain. Akibatnya, biaya nikah yang sudah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 600 ribu, kini di luar KUA membengkak menjadi Rp 1 juta. Akibatnya, masyarakat dan penghulu pun sama-sama resah.
Padahal selama ini praktik penerimaan uang saku, tanda terima kasih, pengganti transportasi, atau berdalih sebagai sekedar jasa maupun istilah lainnya yang terkait pencatatan nikah oleh petugas pencatat nikah atau penghulu yang tidak resmi, merupakan gratifikasi sesuai pasal 12B UU No 20/2001, Perubahan Atas UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
BACA JUGA:
10 Rekomendasi Nama Bayi Laki-Laki Islami 3 Kata Keren, Punya Arti Mendalam, dan Penuh Doa
Sempat Batal Nikah, Redpel BANGSAONLINE Tunangan, Yakin Sampai ke Pelaminan?
Ratusan Catin Nikah di Malam Songo, Kemenag Tuban Siapkan Puluhan Penghulu
KUA Bakal Layanan Nikah Semua Agama, Kemenag Sampang Tunggu Petunjuk Resmi
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin beberapa waktu lalu mengatakan, PP dibuat untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah. Menag juga mengatakan jika nikah di Balai Nikah atau di KUA tidak dipungut biaya. Sedangkan pencatatan nikah di luar Balai Nikah/KUA, hari libur dan di luar jam kerja, dibebankan kepada masyarakat melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 600.000 dan dapat melalui transfer bank.
Pengelolaan PNBP dilakukan secara terpusat. Tujuannya untuk mengontrol pengelolaan keuangan secara nasional dalam penggunaan PNBP, serta pembayaran honorarium dan biaya transportasi pelayanan nikah kepada penghulu dilakukan secara langsung ke rekening petugas terkait. Dengan cara itu, diharapkan bisa memutus mata rantai yang memberi ruang terjadinya praktek pungli atau gratifikasi.
Simak berita selengkapnya ...