Kukuhkan 8 Tim TPAKD, Khofifah: Tugas Kita Bukan Layanan Saja, Banyak Kejahatan Keuangan Digital
Editor: Nur Syaifudin
Wartawan: Devi Fitri Afrianti
Sabtu, 16 Desember 2023 13:43 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan delapan tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) tingkat kabupaten/kota. Dengan pengukuhan ini, Jawa Timur kini telah memiliki 39 TPKAD di 38 kota/kabupaten dan 1 TPKAD Provinsi.
Delapan TPAKD yang dikukuhkan Gubernur ialah Kabupaten Pamekasan, Madiun, Trenggalek, Ngawi, Kota Blitar, Ponorogo, Sampang, dan Bangkalan.
BACA JUGA:
Para Waranggono di Tiga Kabupaten Jatim Utara Deklarasi Menangkan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim
Komunitas Perempuan Relawan ‘Prokem’ Deklarasi Menangkan Khofifah-Emil
Jelang Hari Jadi Provinsi Jatim, Pj Gubernur Adhy Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Proklamator RI
Disambut Doa, Khofifah Ajak Santri Ponpes Al Anwar Bangkalan untuk Tempuh Pendidikan yang Tinggi
"Pekerjaan kita saat ini tidak hanya tentang layanan keuangan saja, namun juga literasi terkait keuangan saat ini banyak terjadi di masyarakat yang mengalami masalah," ujar Gubernur Khofifah dalam sambutan pelantikan yang dikutip BANGSAONLINE.com, Sabtu (16/12/2023).
"Banyak tindak kejahatan yang terjadi pada dunia digital. Masyarakat di daerah minim mendapatkan pengetahuan tentang kejahatan digital," terang Khofifah.
Karena itu, Khofifah menekankan pentingnya literasi digital secara lebih sistemik agar lebih komprehensif.
"Tidak perlu menunggu siapa-siapa karena semua membutuhkan layanan keuangan itu lebih baik," katanya.
Khofifah yang juga sekaligus pembina TPAKD menyampaikan bahwa pasca pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang mendapatkan tawaran dari rentenir.
"Dengan adanya TPAKD melalui program kredit/pembiayaan melawan rentenir (K/PMR) yakni pembiayaan berbiaya murah dan/atau proses cepat, diharapkan program tersebut dapat dilaksanakan secara merata di seluruh daerah Jawa Timur," kata Khofifah.
Sementara itu, Frederica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen, menjelaskan banyak masyarakat yang tidak memahami literasi keuangan. Hal itulah yang membuat masalah keuangan ini terus terjadi di masyarakat.
"Dengan adanya tim percepatan ini maka pemerintah akan hadir dalam literasi kepada masyarakat," jelasnya.
"Tidak jarang pinjaman online ini sudah kami tutup, tapi mereka bisa membikin nama baru dan begitu terus siklusnya," pungkas Frederica. (dev/ns)