DLHK Sidoarjo: Aksi Protes Biaya Ritasi Bukan Petugas Kebersihan
Editor: Arief Rahardjo
Wartawan: Mustain
Jumat, 22 Desember 2023 17:38 WIB
Kebijakan yang dilakukan DLHK melalui Forum Discussion Group (FGD) dengan para pengelola TPS. Tak hanya itu, aturan retribusi ritasi memiliki tujuan sangat baik, agar bisa memaksimalkan pemilahan sampah di tiap TPS.
Bila pemilahan sampah dilakukan optimal, masih kata Hajid, akan mengurangi persentase jumlah sampah yang dibuang ke TPA Griyo Mulyo Jabon.
Kebijakan itu, sebenarnya untuk mendorong pengelola TPS lebih memaksimalkan 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle).
Mereka bisa mengelola lebih maksimal lagi sampahnya. Sehingga sampah yang dibuang di TPA Griyo Mulyo Jabon jauh berkurang.
"Semakin sedikit sampah yang dikirim ke TPA Griyo Mulyo Jabon maka semakin kecil biaya operasional yang dikeluarkan pengelola TPS," jelasnya.
Upaya itu, sebenarnya sebagai solusi bersama untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA Griyo Mulyo Jabon. Dengan melakukan upaya itu, TPA bisa lebih lama dengan harapan TPA Jabon berkurang, karena pengurangan sampah di TPS tidak optimal.
"Kita ikhtiar bersama menjaga TPA Jabon itu agar umurnya panjang. Jangan sampai Sidoarjo darurat sampah karena salah dalam penanganan di hulunya, yaitu di TPS-TPS3R. Makanya kami mendorong pemilahan sampah di TPS bisa berkurang 70 hingga 80 persen," ujarnya.
Saat ini TPA Griyo Mulyo Jabon memberlakukan ketentuan ‘bayarlah sesuai yang dibuang’. "Artinya jika TPS bisa mengelola sampah dengan baik, maka dapat meminimalisir pengeluaran untuk operasional sampah yang dibuang ke TPA," jelas Hajid.
Ia menjelaskan, TPS ini dapat mengambil solusi dengan cara menerapkan program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS-3R).
"Yaitu dengan cara melibatkan masyarakat diharapkan tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tetapi juga memberikan pembelajaran serta praktik langsung kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah," pungkas Hajid. (sta/rif)