Disebut Mau Dongkel Cak Imin, Gus Yaqut: Gosip, Digosok Makin Sip
Editor: MMA
Selasa, 26 Maret 2024 14:37 WIB
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kembali menjadi sorotan publik. Kali ini terkait isu panas, yaitu upaya pelengseran A. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari kursi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Gus Yaqut – panggilan putra politisi KH Cholil Bisri Rembang Jawa Tengah itu –disebut-sebut ingin menggantikan Cak Imin sebagai ketua umum PKB.
Sumber BANGSAONLINE.com mengungkapkan, sebenarnya bukan hanya Yaqut yang disebut-sebut bergerak untuk mendongkel Cak Imin. Ada juga nama Abdul Kadir Karding, anggota DPR RI dari PKB.
BACA JUGA:
Pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, PKB Kembali Pegang Orang Nomor 1
3 Anggota Dewan Ditetapkan Sebagai Pimpinan DPRD Trenggalek
Gus Irsyad Batal Dilantik Jadi DPR RI, Massa SGI Geruduk KPU Kabupaten Pasuruan
Luluk-Lukman Sapa Warga Gresik Selatan, Janji Tuntaskan Banjir dan Pengangguran
Bahkan sumber itu juga menyebut ada nama salah satu petinggi PBNU terlibat untuk melengserkan Cak Imin. Mereka disebut-sebut telah dipanggil Menteri Sekretaris Negara Pratikno untuk berkordinasi tentang upaya pendongkelan Cak Imin itu.
Orang-orang dekat Cak Imin juga mengaku mendengar informasi ada utusan Istana yang mendatangi kiai-kiai NU di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Utusan itu menanyakan kemungkin PKB dipimpin figur baru. Mereka mau mengusung Gus Yaqut sebagai ketua umum PKB.
Benarkah? Gus Yaqut yang mantan ketua umum GP Ansor itu membantah akan menggantikan Cak Imin sebagai ketua umum PKB.
“Itu gosip. Digosok, makin sip,” kata Gus Yaqut dikutip Majalah Tempo edisi terbaru, 25 – 31 Maret 2024.
Informasi lain menyebutkan Cak Imin akan memproyeksikan kakak kandungnya, Abdul Halim Iskandar sebagai ketua umum PKB. Abdul Halim sekarang menjabat Ketua DPW PKB Jawa Timur dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Cak Imin cukup lama menjabat ketua umum PKB. Catatan BANGSAONLINE, Cak Imin menduduki kursi ketua umum PKB selama 19 tahun, sejak Muktamar PKB di Semarang pada 2025.