Pilgub Jatim 2018: Cak Imin Usul Gubernur Dipilih DPRD untuk Kepentingan Kakaknya
Minggu, 07 Februari 2016 15:27 WIB
“Kalau calon gubernurnya Ketua DPRD maka jalan menuju kursi gubernur semakin mudah. Dia tinggal menggandeng partai lain sebagai cawagub, maka suara yang diperoleh sangat signifikan. Apalagi kalau calonnya lebih dari dua pasang. Terlebih posisi sebagai Ketua DPRD juga akan mempermudah dalam melakukan lobi untuk menggalang suara,” urai eksponen aktivis gerakan mahasiswa ’98 ini.
Peneliti pemilu ini berpendapat, saat ini yang terpenting adalah menguatkan sistem yang ada. Hal itu penting agar bangsa ini punya sistem yang ajeg, bukan sistem tambal sulam yang bisa diubah kapan saja sesuai selera dan kepentingan parpol maupun elit parpol. Ia heran, kalau PKB beralasan cost politik yang dikeluarkan dalam pilkada langsung sangat tinggi. Harusnya, hal itu sudah bisa diprediksi ketika mereka menolak pemilihan tak langsung di paripurna DPR RI periode 2009-2014.
Said juga menyentil hasil yang didapat PKB dalam pilkada serentak tahun lalu juga tak terlalu menggembirakan. Terbukti kepala daerah yang berasal dari kader internal partai tersebut tak banyak. Kebanyakan kemenangan PKB lebih banyak dengan status mereka sebagai pendukung, bukan pengusung. Dirinya mengakui saat ini PKB kaya dengan kader muda yang militan tapi mereka miskin kader populer. Padahal salah satu variable yang menetukan kemenangan pilkada adalah kepopuleran calon.
“Kalau sekarang PKB menawarkan pemilihan gubernur lewat DPRD, itu menandakan penolakan mereka dulu pragmatis. Hanya untuk menunjukkan komitmen mereka sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang out put-nya kursi di kabinet,” pungkas Said Salahudin. (mdr)