Indonesia Darurat Intoleransi
Editor: choirul
Wartawan: rakisa ibnu rahman
Selasa, 09 Februari 2016 09:41 WIB
"Aneh saja kalau kemudian negara takut dari tekanan-tekanan sebagian masyarakat," ucap Al Araf. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Pers dan Juru Bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana menuturkan terabaikannya hak-hak warga Ahmadiyah sebagai warga negara bukan hanya terkait dengan jaminan keamanan.
"Sampai saat ini anggota Jemaat Ahmadiyah di Desa Manislor, Kuningan, Jawa Barat, misalnya, masih kesulitan mengakses kartu tanda penduduk (KTP) dan mengurus perkawinan secara resmi yang diakui negara, di Kabupaten Majalengka juga sama", ucapnya.
Terpisah, komisioner Komnas HAM Imdadun Rahmat menilai sikap pemerintah pusat yang lembek membuat pemda seakan membiarkan mengurus sendiri permasalahan tertindasnya kaum minoritas. "Pemda tidak mau menanggung risiko politik dan keamanan sendirian. Mereka berharap otoritas di tingkat nasional juga ikut bagian menangani, (pemerintah pusat) jangan cuma cuci tangan," tegasnya.