Jasmas Dikepras Eksekutif secara Sepihak, DPRD Gresik Berang
Minggu, 21 Februari 2016 16:17 WIB
Parahnya, beberapa program jasmas yang dikepras itu merupakan program prioritas yang mendesak yang harus di-real-kan pada awal penggunaan APBD 2016.
Faqih menjelaskan, rata-rata dari ke-50 anggota DPRD, program jasmasnya dipangkas antara 20-50 persen dari jatah sebelumnya sebesar Rp 2 miliar di APBD 2016. "Jatah dana jasmas saya dari Rp 2 miliar yang kena kepras Rp 200 juta," kata Faqih.
Namun pihak eksekutif, tambah Faqih, sudah meminta maaf atas pemangkasan program jasmas ke-50 anggota DPRD secara sepihak tersebut. Pengeprasan program jasmas itu, masih kata Faqih, disebabkan DBH (Dana Bagi Hasil) dari pemerintah pusat mengalami penurunan cukup besar setelah keluarnya Perpres (peraturan presiden).
"Banggar DPRD dan Timang Pemkab Gresik sudah sepakat program jasmas yang dikepras dimasukkan di PAPBD (Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2016," pungkas Faqih.
Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah juga menyayangkan pemangkasan dana jasmas ini. Kondisi ini disebutkannya membuat masyarakat yang sudah dijanjikan mendapatkan program jasmas protes. "Yok opo eksekutif itu. Main kepras aja. Kok gak konfirmasi ke kita dulu. Ini kan akhirnya kami yang kena marah rakyat, dikiranya kami bohong ngasih jasmas mereka," kata Nur Saidah. (hud/rev)