DPRD Gresik Minta Kades Tidak Hambat Pengurusan IMB
Editor: abdurrahman ubaidah
Wartawan: m syuhud almanfaluty
Rabu, 25 Mei 2016 11:35 WIB
Farida mengakui, banyak mendapatkan keluhan dari pengusaha soal pengutan dari oknum kades dan camat saat pengurusan IMB. Bahkan, banyak pengusaha yang menyatakan, tidak sanggup untuk mengurus IMB lewat kades dan camat.
"Ya, mereka akhirnya kami minta buat surat pernyataan tidak sanggup. Setelah itu, pengurusan IMB mereka setelah tidak ada persoalan di SKPD terkait seperti BLH, DPPKAD dan lainnya kita proses," terangnya.
Sementara itu anggota Pansus II DPRD Gresik yang membahas soal Ranperda IMB, Noto Utomo menyatakan, bahwa Ranperda IMB tersebut salah satu filosofinya mengapa dibahas adalah untuk memangkas mata rantai oknum kades, camat dan oknum lain yang dirasa bisa menghambat pengurusan IMB.
"Terus terang, DPRD tidak bisa melogikakan mengapa di Kabupaten Gresik yang sedang menjamur usaha baru, tapi target retribusi IMB tidak bisa memenuhi target. Dari target kisaran Rp 175 miliar di tahun 2015, hanya tercapai kisaran Rp 80 miliar," cetus politisi muda PDIP asal Bungah ini.
Karena itu, keberadaan Ranperda IMB nantinya akan memerbaiki kebobrokan regulasi dalam pengurusan IMB. Terlebih, pungutan-pungutan di tingkat desa hingga kecamatan yang tidak ada payung hukumnya. " Jangan sampai akibat adanya ulah oknum aparatur yang tidak bertanggungjawab itu pendapatan IMB kembali jeblok," pungkasnya.