FKUB Rekomendasikan Pemerintah Tolak Izin Aktivitas Gereja YHS
Wartawan: Tri Susanto
Selasa, 19 Juli 2016 20:50 WIB
Kendati demikian warga setempat tetap kukuh menyatakan penolakan. Sebanyak 500 orang mendatangi tim 9 FKUB yang tengah melakukan verifikasi di lokasi gereja yang masih berstatus proses izin Minggu lalu (17/7).
Kepada tim yang terdiri dari unsur Dewan Masjid Indonesia, Muhammadiyah, Katolik, Kristen, Budha, Konghucu, Hindu, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia, warga mendesak penolakan rekomendasi izin. Basid berharap pemerintah dan Kemenag selaku pemegang otoritas pendirian rumah ibadah menerima rekomendasi penolakan izin dari FKUB. (BACA: pendeta-ruth-ewin-minta-maaf-terbuka-lewat-harian-bangsa-dan-jawa-pos" style="background-color: initial;">Akui Berbohong, Pendeta Ruth Ewin Minta Maaf Terbuka Lewat HARIAN BANGSA dan Jawa Pos)
“Sebab sekali lagi kita tidak ingin terjadi konflik horizontal di Kota Blitar. Apalagi dengan nuansa SARA,“ tegas Basid. (BACA: pendeta-ruth-ewin" style="background-color: initial;">GP Ansor Siap Kawal Penyelesaian Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Ruth Ewin)
Sementara pihak Pemkot Blitar melalui Kasubag Humas Gigih Mardana mengatakan pihaknya akan mengikuti ketentuan yang berlaku, yakni mengedepankan kepentingan umum dan mencegah terjadinya konflik SARA.
"Kendati demikian kita masih menunggu surat resmi dari FKUB dulu. Dan yang pasti kita mengikuti ketentuan yang berlaku," ujarnya singkat. (tri/rev)