Buntut Plesir PKK Jombang, KNPD: Bupati Intimidasi Desa melalui Perbup DD

Editor: choirul
Wartawan: romza
Kamis, 11 Agustus 2016 09:37 WIB

Aktivis saat melakukan kajian Dana Desa di Sanggar Yalatif, Rabu (10/8) malam. foto: romza/ BANGSAONLINE

JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Sorotan terhadap kebijakan Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko setelah mencuatnya kabar rombongan ratusan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) yang "plesiran" ke Jakarta menggunakan Dana Desa (DD) terus menggelinding. Sejumlah aktivis di kota santri yang tergabung dalam Kaum Nahdliyin Peduli Desa (KN) berkumpul membahas berbagai polemik DD hingga akhirnya diketahui bahwa Perbup (Peraturan Bupati) Jombang Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pertanggung jawaban Dana Desa mengintimidasi Pemerintah Desa.

Para mantan aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) itu menilai, Perbup yang ditandatangani Nyono itu secara substansial bertentangan dengan Permendes No 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan DD, Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, maupun UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

(BACA: Temukan Perbup DD Modus Korupsi, KNPD Desak DPRD Jombang Panggil Bupati)

"Perbup Nomor 12 Tahun 2016 itu secara prinsip tidak sesuai dengan regulasi diatasnya. Termasuk UU Desa. Karena Perbup tersebut mengintervensi kebijakan Pemdes dalam pengelolaan DD. Padahal seharusnya, Pemdes lebih leluasa dalam mengelola DD karena lebih tahu kebutuhan di wilayahnya," kata Ahmad Zainuddin, Koordinator KNPD.

Adapun bentuk-bentuk intimidasi Perbup tersebut diantaranya Bupati dengan leluasa menentukan pagu program dan anggaran DD. Secara vulgar Perbup tersebut memetakan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan Pemdes. Semisal untuk PKK setiap desa diharuskan menganggarkan Rp 40 juta yang diantaranya digunakan "plesir" ke Jakarta. Disamping itu, honorarium 20 pengurus PKK, serta kegiatan Olahraga atau senam.

(BACA: KNPD akan Laporkan Bupati Jombang ke Kemendes dan Seknas Presiden terkait Intimidasi Dana Desa)

"Adanya penyebutan nominal dalam setiap alokasi penggunaan DD secara tidak langsung bupati mengkebiri kebebasandesa dalam menentukan penggunaan dana desa," lanjutnya.

Pria yang biasa dipanggil Gok Din inipun menyebut, kabupaten lain tidak sampai melakukan intervensi secara arogan terhadap Pemdes dalam penggunaan DD. "Kami sudah dalami kajian ini dari berbagai informasi termasuk sejumlah pelaku pendamping desa maupun perangkat desa. Memang Perbup ini jelas hanya alat bupati mengendalikan Pemdes," tegasnya.

Keberadaan Perbup itu juga cenderung ditutup-tutupi. Para aktivis maupun pendamping desa dan Pemdes banyak yang kesulitan mengakses Perbup tersebut. Bahkan saat ada permintaan kepada Pemkab Jombang juga tidak diberikan.

"Ini sudah keterlaluan, oleh karena itu kami akan melakukan gugatan secara hukum pada Perbub itu," tandas Zainudin.

(BACA: Muncul Gerakan Tolak Bupati Petahana di Medsos, Pasca Beredar Foto PKK Jombang Plesir)

Seperti diberitakan sebelumnya, warga kota santri dikejutkan dengan foto ibu-ibu pejabat yang diipload di Media Sosial (Medsos) Facebook. Ibu-ibu yang tergabung dalam PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) itu diduga sedang jalan-jalan ke Jakarta.

(BACA: Usai PKK, Giliran DPRD Jombang 'Plesir' ke Luar Pulau, Setahun Telan Dana Rp 10 Miliar)

Dari foto yang di upload pemilik akun bernama Zubairi pada Minggu (7/8) pukul 09.53 itu, hanya ditulis 'Dulur,,,Pengurus PKK Kabupaten, 21 ketua PKK Kecamatan,306 ketua PKK desa se Jombang, 21 camat, dan seluruh kepala SKPD beramai-ramai ke Jakarta naik pesawat. Anggarannya darimana ya? Apa benar di back up APBD, atau DD?'.

Ada empat foto yang di upload. Yaitu rombongan saat foto bersama di samping pesawat Batik Air, satu foto ibu-ibu berseragam kuning itu sudah berada di dalam pesawat. Sedangkan dua foto, rombongan sedang selfie bersama di salah satu tangga TMII Jakarta. (rom)

1 2 Tampilkan Semua

Tag: pkk jombang korupsi dana desa jombang