Temukan Perbup DD Modus Korupsi, KNPD Desak DPRD Jombang Panggil Bupati
Wartawan: Romza
Selasa, 16 Agustus 2016 13:47 WIB
Aan Anshori, perwakilan KNPD lainnya menyatakan, pihaknya juga menemukan ada potensi korupsi yang bisa dilakukan dengan leluasa oleh bupati Jombang melalui pemberlakukan Perbup tersebut. Pasalnya, ada sejumlah anggaran kegiatan yang pengadaannya diarahkan melalui Pemkab.
”Karena ternyata anggaran kegiatan juga sudah diploting di dalam Perbup itu, kegiatannya pun terindikasi tidak banyak yang bermanfaat bagi desa. Seperti pengadaan alat Fogging, padahal tidak semua desa membutuhkan, tapi dipaksakan menganggarkan sesuai perintah Perbup. Plesiran PKK ke Jakarta juga hanya menghamburkan uang DD,” katanya.
(BACA: Waduh, Rombongan Ketua PKK se-Jombang Ambil Anggaran DD untuk 'Jalan-jalan' ke Jakarta)
Atas temuan-temuan persoalan itulah, pihaknya mendesak DPRD memanggil bupati Jombang untuk mempertanggungjawabkan atas perbup tersebut. ”Kami minta DPRD memanggil bupati supaya tidak dengan senonoh membuat Perbup yang tidak pro masyarakat. Jangan sampai DD digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat,” tukasnya.
(BACA: PKK Jombang Dinilai Salahgunakan Dana Desa, Penegak Hukum Didesak Lakukan Pulbaket)
Sementara itu, Cakup Ismono, Ketua Komisi A DPRD Jombang yang menerima surat laporan dari KNPD berjanji akan segera melakukan pemanggilan terhadap eksekutif.
”Dalam waktu dekat, kami akan melakukan kajian internal, kemudian akan memanggil SKPD terkait untuk melakukan kajian atas temuan teman-teman aktivis tadi,” ujarnya ditemui usai menerima laporan tertulis dari KNPD. (rom/ony/rev)
(BACA: Bupati Jombang Tuding Desa yang Usulkan Nominal Anggaran Masuk Perbup DD)
(BACA: PCNU Jombang Siap Kawal Perbup Dana Desa Pro Rakyat)
(BACA: Ketua PKK Jombang Akui Plesir ke Jakarta Gunakan DD-APBD 2016 Miliaran Rupiah)