Temukan Perbup DD Modus Korupsi, KNPD Desak DPRD Jombang Panggil Bupati
Wartawan: Romza
Selasa, 16 Agustus 2016 13:47 WIB
JOMBANG, BANGSAONLINE.com – Puluhan aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam Kaum Nahdliyin Peduli Desa (KNPD) mendatangi kantor DPRD Jombang, Selasa (16/8) pagi. Kedatangan para aktivis ini untuk melaporkan temuan modus korupsi Dana Desa (DD) dan perampasan kewenangan desa oleh Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko berdasarkan hasil kajian Perbup Jombang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa di Kabupaten Jombang Tahun 2016.
Selain membawa hasil kajian serta surat laporan untuk DPRD Jombang, para aktivis tersebut membawa poster bertuliskan kecaman kepada Pemkab setempat. Sejumlah perwakilan yang mendatangi gedung dewan itu kemudian menemui anggota komisi A DPRD Jombang. Sementara lainnya bergantian berorasi di depan gedung setempat.
BACA JUGA:
Arumi Bachsin Minta PKK Dukung Kampung KB
TP PKK Jombang Belajar tentang PHBS di Sambogunung Dukun Gresik
PKK Jombang Jadi Motor Keluarga Mandiri
Gus Solah Didapuk jadi Pembina KSPD Jombang, Restui Kawal Perbup DD Bermasalah
(Para aktivis KNPD saat berorasi di depan kantor DPRD Jombang).
Usai memberikan laporan temuan hasil kajiannya, mereka kemudian menaburi Perbup Jombang Nomor 05 Tahun 2016 dengan bunga sebagai simbol matinya kewenangan desa karena aturan yang dikeluarkan bupati tersebut.
Akhmad Zainudin, Koordinator KNPD mengatakan, pihaknya sudah menginventarisir berbagai permasalahan yang ada dalam Perbup tersebut. Di antaranya, penetapan anggaran prioritas penggunaan DD yang tertuang dalam Pasal 9 ayat 1 poin b Perbup Jombang tersebut telah merampas kedaulatan dan kewenangan Desa. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 18 yang berbuyi: Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
Di samping itu, Perbup itu juga menentang Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 60 tahun 2014 Pasal 22 Ayat (1 dan 3), Peraturan Menteri Desa (Permendes) No. 21 tahun 2015 pasal 4, serta lampiran Peraturan Menteri desa, pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik indonesia nomor 21 tahun 2015 Tentang penetapan prioritas penggunaan Dana desa tahun 2016.
“Perbup tersebut telah mengerdilkan desa karena tidak lagi mendapat ruang untuk berkreasi membuat program kegiatan dengan kewenangan yang seharusnya menjadi otoritas desa dan melemahkan semangat kemandirian masyarakat Desa dalam membangun dan mengelola desa masing-masing serta mengesampingkan kebutuhan pembangunan di Desanya,” katanya.
(BACA: KNPD akan Laporkan Bupati Jombang ke Kemendes dan Seknas Presiden terkait Intimidasi Dana Desa)
Tak hanya itu, ia pun menilai karena adanya Perbup tersebut, Desa tidak lagi diberi kewenangan merancang program kegiatan pembangunan prioritas seperti petunjuk Permendes No 21 tahun 2015 karena sebelum membuat RKPDesa dan APBDesa, Pemdes harus mengacu kepada Perbup Jombang No 15 Tahun 2016 yang menetapkan program/kegiatan serta nominal anggarannya.
”Implementasi Perbup Jombang No. 5 Tahun 2016, Pasal 9 ayat 1 poin b menempatkan Desa sebagai objek yang semestinya dengan semangat rekognisi desa diperlakukan sebagai subjek pembangunan dan pemberdayaan desa,” tandasnya.
Aan Anshori, perwakilan KNPD lainnya menyatakan, pihaknya juga menemukan ada potensi korupsi yang bisa dilakukan dengan leluasa oleh bupati Jombang melalui pemberlakukan Perbup tersebut. Pasalnya, ada sejumlah anggaran kegiatan yang pengadaannya diarahkan melalui Pemkab.
”Karena ternyata anggaran kegiatan juga sudah diploting di dalam Perbup itu, kegiatannya pun terindikasi tidak banyak yang bermanfaat bagi desa. Seperti pengadaan alat Fogging, padahal tidak semua desa membutuhkan, tapi dipaksakan menganggarkan sesuai perintah Perbup. Plesiran PKK ke Jakarta juga hanya menghamburkan uang DD,” katanya.
(BACA: Waduh, Rombongan Ketua PKK se-Jombang Ambil Anggaran DD untuk 'Jalan-jalan' ke Jakarta)
Atas temuan-temuan persoalan itulah, pihaknya mendesak DPRD memanggil bupati Jombang untuk mempertanggungjawabkan atas perbup tersebut. ”Kami minta DPRD memanggil bupati supaya tidak dengan senonoh membuat Perbup yang tidak pro masyarakat. Jangan sampai DD digunakan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat,” tukasnya.
(BACA: PKK Jombang Dinilai Salahgunakan Dana Desa, Penegak Hukum Didesak Lakukan Pulbaket)
Sementara itu, Cakup Ismono, Ketua Komisi A DPRD Jombang yang menerima surat laporan dari KNPD berjanji akan segera melakukan pemanggilan terhadap eksekutif.
”Dalam waktu dekat, kami akan melakukan kajian internal, kemudian akan memanggil SKPD terkait untuk melakukan kajian atas temuan teman-teman aktivis tadi,” ujarnya ditemui usai menerima laporan tertulis dari KNPD. (rom/ony/rev)
(BACA: Bupati Jombang Tuding Desa yang Usulkan Nominal Anggaran Masuk Perbup DD)
(BACA: PCNU Jombang Siap Kawal Perbup Dana Desa Pro Rakyat)
(BACA: Ketua PKK Jombang Akui Plesir ke Jakarta Gunakan DD-APBD 2016 Miliaran Rupiah)