PKK Jombang Jadi Motor Keluarga Mandiri
Editor: dio
Wartawan: rony suhartomo
Kamis, 15 September 2016 15:25 WIB
"Peraturan menteri disebut bupati/walikota melalui skpd yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat di kabupaten/kota menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK," tukas Nyono.
Lebih lanjut disampaikan, pada tahun 2016, melalui peraturan bupati nomor 5 tahun 2016, tim penggerak pkk desa telah mendapat alokasi biaya operasional PKK sebesar 40 juta. “Oleh karena itu saya minta kepada seluruh jajaran tim penggerak PKK desa untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Nyono.
Nyono juga menandaskan, sumber dana BOP PKK adalah dari dana desa yang bersumber dari APBN, maka karenanya pemkab meminta agat anggaran tersebut menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa), apabila terjadi silpa maka akan diperhitungkan dengan perolehan alokasi pada tahun yang akan datang.
Bupati Jombang juga akan mengevaluasi atas pelaksanaan kegiatan PKK pada tahun 2016, apabila pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, diperkirakan tahun depan akan lebih meningkat.(adv)