Jika Tabloid Obor Rakyat Dipolisikan, Media Besar Mainstream Juga
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: diday rosadi
Jumat, 20 Juni 2014 20:19 WIB
SURABAYA (bangsaonline) - Kasus beredarnya Tabloid Obor Rakyat dalam kampanye Pilpres 2014 yang mengundang pro-kontra dan polemik di masyarakat, dibedah secara komprehensif dan menjadi bahan diskusi sejumlah aktivis, mahasiswa, dan praktisi media Suarabaya.
Diskusi dengan tema "Pilpres 2014 dan Pembiaran Anarkhisme Media" dihadiri narasumber Lutfil Hakim (praktisi media), Rosdiansyah (pengamat komunikasi politik), Petrus (aktivis Surabaya) dan Ismet Rama (LSM).
BACA JUGA:
Jokowi Disebut Keturunan Tionghoa, Pemred Obor Rakyat Anggap Tak Terhina
Arus Bawah Tandingi Obor Rakyat
Obor Rakyat 'Obok-obok' Ponpes di Bondowoso
Pemred Dipolisikan, Obor Rakyat Masih Beredar di Bojonegoro
"Saya pernah telpon ke Pemred Tabloid Obor Rakyat Setiyardi, dirinya mengaku mencetak 100 ribu eksemplar. Anggap saja 10 orang yang membaca 1 tabloid, berarti hanya 1 juta orang saja yang membaca. DPT pilpres 192 juta jiwa, artinya tidak sampai 0,5 persen pemilih yang membaca Obor Rakyat," tegas Lutfil Hakim, Jumat (20/6).
"Kalau dibenarkan sebagai tabloid resmi, pengelola dilindungi UU Pers dan yang dirugikan bisa minta hak jawab," jelasnya.