Pansus DPR Dorong Pemilukada 2018 di Jatim Gunakan e-Voting
Kamis, 02 Februari 2017 23:05 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPR RI melalui Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu mewacanakan pelaksanaan pemilu dengan sistem elektronik atau e-voting mulai Pemilukada 2018.
Anggota Pansus DPR RI Fandi Utomo mengakui e-voting ini sudah mulai diujicobakan.
BACA JUGA:
Para Waranggono di Tiga Kabupaten Jatim Utara Deklarasi Menangkan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim
Komunitas Perempuan Relawan ‘Prokem’ Deklarasi Menangkan Khofifah-Emil
Tri Rismaharini Sapa Pekerja Pabrik Rokok dan Kampung di Malang
Disambut Doa, Khofifah Ajak Santri Ponpes Al Anwar Bangkalan untuk Tempuh Pendidikan yang Tinggi
"Rencana e-voting ini sudah mulai diujicobakan melalui kerja sama dengan BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) di ribuan desa. Konsep e-voting bisa lebih mudah jika menggunakan data dari e-KTP," kata Fandi Utomo, Kamis (2/2).
Politisi asal Partai Demokrat ini menjelaskan, dengan e-voting menggunakan data dari e-KTP bisa lebih meminimalisasi kecurangan dari data Daftar Pemilih Tetap (DPT).
"Perkembangan e-KTP ini sudah cukup bagus karena ada NIK (nomer induk kependudukan) sehingga tidak akan ada DPT ganda," jelas Fandi Utomo.
Anggota DPR Dapil I Jatim tersebut mengusulkan pada Provinsi Jatim untuk menjadi lokasi uji coba e-voting pada Pemilukada serentak 2018 mendatang.
"Apakah Jatim 2018 memungkinkan melakukan uji coba e-voting. Kalau bisa ini bisa jadi model percontohan secara nasional," ungkapnya.
Menurut dia, konsep Pemilu dengan e-voting bisa memotong banyak persoalan. Namun, lanjut dia, pelaksanaannya memang memerlukan kesiapan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara serta masyarakat yang menjadi kunci sukses pelaksanaan Pemilu.
"Di atas gunung aja kita bisa whatshap-an. Jadi saya kira e-voting digunakan di mana saja," imbuh mantan Calon Wali Kota Surabaya ini.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf menilai e-voting memang bagus untuk menghemat anggaran. Tapi pelaksanaannya masih harus dikaji mendalam mengingat tidak semua masyarakat melek teknologi.
"Ini (e-voting) mau tidak mau suatu saat harus dilakukan. Konsep paperless (tanpa berkas kertas) ini akan lebih menghemat anggaran. Namun ini belum bisa dilakukan secara serentak," kata Saifullah Yusuf seusai menerima kunjungan Pansus DPR RI di Gedung Negara Grahadi.
Pejabat yang akrab disapa Gus Ipul menganalogikan e-voting perlu uji coba seperti pelksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).
"Ujian pakai komputer juga belum diterapkan semuanya. e-voting juga bisa dilakukan bertahap terutama di kota besar yang sudah melek komputer dan masyarakatnya sudah siap," tegas alumni HMI Jakarta itu. (mdr/rev)