Pemkab Pasuruan Rencanakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak
Wartawan: Ahmad Habibi
Senin, 17 April 2017 00:54 WIB
Dengan penerbitan aturan ini, Luly memaparkan, Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif sebagai subjek pajak namun belum mendaftarkan diri, diharapkan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Selanjutnya, wajib pajak yang baru mendaftar itu diharapkan segera menyampaikan SPT sesuai kewajiban perpajakannya, sekaligus melunasi pajak yang terutang berdasarkan pengisian SPT tersebut.
Dengan aturan legal tersebut, wajib pajak baru akan menikmati fasilitas berupa pembebasan atau penghapusan dari sanksi administrasi yang timbul karena keterlambatan penyampaian SPT maupun keterlambatan penyetoran pajak.
"Selain itu, wajib pajak yang belum pernah menyampaikan SPT, meskipun sudah terdaftar, juga diharapkan untuk segera memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menyampaikan SPT sekaligus melunasi pajak yang terutang," urainya.
"Demikian juga, wajib pajak yang sudah menyampaikan SPT namun belum menjelaskan kondisi yang sebenarnya, seperti misalnya, mengurangi omzet penjualan atau kurang melaporkan penghasilan, diharapkan melakukan pembetulan SPT sekaligus melunasi kekurangan pajak yang terutang," pungkasnya. (bib/par/rev)