Dugaan Oknum Anggota DPRD Gresik Bermain Beras Raskin, Komisi IV Janji Usut
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Minggu, 06 Agustus 2017 19:30 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dugaan adanya oknum anggota DPRD Gresik yang bermain dalam kasus temuan beras Raskin (masyarakat miskin) tak layak konsumsi di Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang, langsung direspon oleh institusi wakil rakyat tersebut.
Komisi IV selaku komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra) berjanji mengusut kasus tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda, mengatakan langkah awal yang dilakukan pihaknya adalah mengundang OPD (Organisasai Perangkat Daerah) bersangkutan untuk klarifikasi.
BACA JUGA:
4 Pimpinan DPRD Gresik Bisa Dilantik Bersamaan, Jika SK Mujid Riduan dari Gubernur Turun Minggu ini
Jadi Pimpinan DPRD Gresik, Mujid Riduan Siap Dilantik Belakangan
SK Turun, DPP PDIP Tunjuk Mujid Pimpinan DPRD Gresik
SK DPP PDIP untuk Pimpinan DPRD Gresik Definitif Belum Turun
Salah satu yang dipanggil nantinya adalah Kepala Bagian Kesra Pemkab Gresik. "Langkah ini ditempuh selain untuk mencari informasi valid apakah benar raskin yang didistribusikan di Desa Dapet tidak memenuhi kriteria, juga untuk mengklarifikasi dugaan adanya oknum anggota DPRD yang bermain raskin," ujar politikus PPP asal Manyar ini kepada BANGSAONLINE.com, kemarin.
"Kalau benar terbukti ada oknum anggota DPRD Gresik yang ikut bermain dalam beras raskin, maka BK (Badan Kehormatan) harus turun. Kan tindakan seperti itu tidak diperbolehkan dan melanggar etika," pungkasnya.
Sebelumnya, Kabag Kesra Pemkab Gresik Khusaini kepada BANGSAONLINE.com mengungkapkan, bahwa mencuatnya kasus raskin tak layak konsumsi di Desa Dapet sarat muatan politis.
Menurutnya, kasus tersebut sengaja dimunculkan oleh salah satu oknum politikus sekaligus anggota DPRD Gresik yang kesal karena beras miliknya tak dibeli Bulog (Badan Urusan Logistik). "Ya, kami tahu dan kami menyadari persoalan raskin di Desa Dapet Kecamatan Balongpanggang belakangan ini bukan karena murni beras itu dianggap tak layak. Namun, ada faktor politis di balik itu," ujar Khusaini beberapa waktu lalu. (hud/rev)