DPRD Jatim Mulai Masukkan Anggaran GTT dan PTT di P-APBD 2017
Wartawan: M Didi Rosadi
Senin, 14 Agustus 2017 21:47 WIB
Tak hanya soal gaji GTT dan PTT saja, Suli juga meminta Dindik mendata seluruh kekurangan di sekolah. Hasil evaluasi dari pelaksanaan UNBK yang lalu, masih melahirkan pekerjaan rumah berupa ketersediaan komputer. Pemenuhan komputer pada laboratorium inilah jadi prioritas untuk tahun depan.
"Kami memang belum ada laporan tersebut. Tapi kalau kita lihat, sekolah swasta tidak bisa memenuhi komputer, juga beberapa sekolah negeri. Hanya sekolah favorit saja. Maka dari itu dipetakan mulai sekarang. Bisa kami ambil di anggaran pendidikan," urainya.
Sementara itu juru bicara Banggar, Yusuf Rohana di rapat paripurna DPRD Jatim mengatakan, terkait perubahan APBD 2017 ada penambahan dan pengurangan. Ada beberapa pos yang alami perubahan, salah satunya adalah rencana penganggaran untuk belanja TPP Guru dan gaji pegawai administrasi PNSD pelimpahan dari Kabupaten/kota ke Provinsi sebesar Rp 116 Miliar.
"Dengan demikian diharapkan dengan penganggaran tersebut dapat mengurangi permasalahan yang timbul akibat pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi," kata Yusuf.
"Dengan adanya masukan tersebut pihak ekaekutif segera melakukan proses pembahasan. Sehingga hasil PAPBD 2017 dapat diselesaikan tepat waktu, serta bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Jatim," pungkas Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini. (mdr)