Komis B Minta Pemerintah Tentukan HET dan Standarisasi Kualitas Garam

Wartawan: M Didi Rosadi
Senin, 11 September 2017 18:39 WIB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Provinsi Jawa Timur adalah daerah penghasil garam untuk skala nasional. Namun sayangnya, belum ada regulasi yang berpihak kepada para petambak garam sehingga mereka masih jauh dari sejahtera. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Aida Fitriati, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Jatim II yang meliputi wilayah Pasuruan dan Probolinggo.

Politisi perempuan PKB yang akrab disapa Neng Fitri ini mendesak agar ada keberpihakkan dari pemerintah dari sisi regulasi untuk melindungi kepentingan para petambak garam. Dengan begitu, produktivitas dan kuantitas garam bisa ditingkatkan sehingga tak perlu lagi ada impor garam. Ia mencontohkan pentingnya regulasi tentang harga eceran terendah (HET) garam yang diatur dalam menteri.

“Saya berharap ada HET untuk garam yang kisarannya antara Rp 1.000 sampai Rp 1.500. Dengan demikian, para petani bisa semakin produktif dan sejahtera,” ujar cucu pendiri NU, KH. Wahab Chasbulloh ini, Senin (11/9).

Ketua Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pasuruan itu juga mengusulkan agar adanya regulasi tentang standarisasi kualitas garam. Hal itu penting agar ada kepastian harga bagi para petambak saat menjual garam di masa panen. Sebab, selama ini petambak garam hanya bisa pasrah saat kualitas garam yang mereka hasilkan divonis berkualitas rendah oleh PT Garam atau koperasi.

Alhasil garam yang dibeli oleh PT Garam cenderung murah dan merugikan petani. Bahkan seringkali, harga beli itu tak sesuai dengan biaya produksi yang ditanggung para petambak garam hingga mereka merugi. Padahal banyak juga garam hasil produksi tambak yang berkualitas baik dan layak dikonsumsi.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video