Pemprov Jatim Ambil Alih Penanganan Bencana Pacitan
Jumat, 01 Desember 2017 18:36 WIB
PACITAN, BANGSAONLINE.com - Pemprov Jatim secara resmi mengambil alih penanganan bencana banjir dan longsor yang menimpa Kabupaten Pacitan. Hal itu sesuai dengan permintaan Bupati Pacitan yang mengharapkan bencana tersebut ditetapkan sebagai bencana provinsi.
"Ambil alih tersebut meliputi pembiayaan untuk perbaikan rumah, infrastruktur jalan dan penanganan warga masyarakat pasca terjadinya banjir," ucap Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo menjawab pertanyaan media usai pertemuan dengan Bupati Pacitan, Danrem 081, Dandim Pacitan dan KaOPD di jajaran Pemprov. Jawa Timur di Gedung Akademi Komunitas Negeri, Kab Pacitan Jum'at (1/12).
BACA JUGA:
Jelang Hari Jadi Provinsi Jatim, Pj Gubernur Adhy Ziarah dan Tabur Bunga di Makam Proklamator RI
Adhy Karyono Resmikan Kawasan Kuliner Halal Pertama di Jawa Timur
Jelang HUT Ke-79 Jawa Timur, Adhy Karyono Ziarah dan Tabur Bunga ke Makam Gubernur Soerjo
Pj Gubernur Jatim Ajak Teladani Nilai Pancasila Sebagai Semangat Wujudkan Indonesia Emas 2045
Tentang jumlah rumah yang akan dibangun, Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim itu mengatakan, besaran harga masing-masing rumah,akan dihitung oleh tim gabungan.
"Termasuk melibatkan juru taksir dari fakultas teknik setempat," ujarnya sambil menjelaskan tunjangan hidup sebesar Rp. 900 ribu/jiwa/bulan selama tiga bulan akan diberikan bagi masyarakat yang rumahnya rusak dan tidak bisa bekerja.
Setelah selesai penghitungan yang ditargetkan pada tanggal 4 Desember 2017, Pemprov Jatim akan langsung mengeluarkan anggaran belanja untuk rehab ini dan maksimal 20 hari berikutnya pembangunan rumah sudah harus selesai
Pelaksanaan pembangunan akan dilakukan oleh Kodam V Brawijaya dan POLDA Jatim. Pola kemitraan seperti ini, bukan pertamakali dilakukan oleh Pemprov Jatim dan Kodam V Brawijaya. Saat bencana meletusnya Gunung Kelud beberapa tahun lalu, misalnya, pembangunan 14.231 rumah dilakukan dalam satu bulan. Pola penanganan sama juga dilakukan di bencana tanah longsor di Ponorogo beberapa bulan lalu.
Pola kerjasama sejenis sudah dilakukan berkali-kali, sebagai contoh perbaikan Rumah tidak Layak Huni (RTLH)." Dalam memperbaiki satu rumah dikerahkan 10 TNI dan beberapa personil gabungan yang dibantu warga," paparnya.
Tentang jumlah anggaran yang disediakan, dijelaskan Pakde Karwo, telah tersedia Rp.100 milyar dan jika kurang dirinya akan menyurati DPRD untuk proses penambahannya.