Anggota Dewan Nilai Mutasi Pejabat Eselon II hanya untuk Memuaskan Ambisi Segelintir Pejabat

Wartawan: Tri Susanto
Jumat, 29 Desember 2017 20:20 WIB

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Mutasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap enam pejabat eselon II menuai reaksi dari kalangan dewan. Dalam mutasi itu, Pemkab Blitar melakukan penggeseran sejumlah kepala OPD.

Beberapa anggota dewan menilai mutasi itu hanya sebatas untuk memuluskan ambisi politik segelintir pejabat Pemkab Blitar. Hal itu lantaran beberapa jabatan strategis justru dibiarkan kosong. Sementara beberapa pos justru diisi pejabat yang tidak sesuai kompetensinya.

"Kami melihat mutasi tersebut kurang mencerminkan aspek profesionalitas," ujar anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Admojo.

Kejanggalan paling mencolok adalah dimutasinya direktur RSUD Ngudi Waluyo, Ahas Loekqijana Agrawati menjadi staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. Sementara jabatan direktur utama RSUD Ngudi Waluyo justru dibiarkan kosong. Dr Ahas yang Loeqijana yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan justru ditempatkan di posisi yang tidak memiliki keterkaitan dengan bidang keilmuannya.

Bupati Blitar Rijanto MM saat diwawancarai menghindar dari wartawan. Ia menyarankan wartawan untuk mewawancarai Sekda.

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar menyebutkan mutasi tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Karena proses mutasi sudah melalui mekanisme lelang terbuka serta diseleksi oleh panitia seleksi (Pansel).

"Sebelum dilakukan mutasi juga sudah dilakukan penilaian-penilaian panjang yang dilakukan pemerintah setempat terhadap kinerja setiap pejabat," katanya.

Menurutnya, dalam setiap mutasi pasti ada yang puas dan ada yang tidak puas. "Tapi biasanya mutasi tidak hanya digelar satu kali. Setelah dimutasi akan ditinjau lagi perannya seperti apa. Kalau ada yang keberatan saya rasa tidak tepat ya, karena memang ini sudah kita jalankan sesuai proses. Melalui proses yang cukup panjang dan tidak main-main," ungkap Sekda.

Setelah mutasi yang dilakukan Pemkab pada akhir tahun ini, ke depan Pemkab akan segera mengevaluasi dinas dan instansi mana saja yang masih membutuhkan penyegaran, untuk selanjutnya dilakukan lelang jabatan dan seleksi berikutnya. Termasuk pengisian instansi yang masih dipimpin pelaksana tugas harian.

"2018 kita evaluasi lagi mana-mana saja yang harus ada penyegaran serta instansi yang belum memiliki kepala definitif," tegasnya.

Beberapa jabatan tinggi pratama yang dimutasi siang itu di antaranya, Ahmad Lazim menjabat inspektur daerah, Akhmad Husein bergeser menjadi asisten pemerintahan dan kesra, Mashudi kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Sugianto kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Mahin Abdullah staf ahli bidang ekonomi keuangan dan pembangunan dan Ahas Loekqijana Agrawati staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. (tri/rev)

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video