​DPRD Jatim Minta Penggantian Nama Jalan Harus Melalui Perda

Wartawan: M Didi Rosadi
Kamis, 08 Maret 2018 23:17 WIB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pro dan kontra terus mewarnai wacana penggantian dua  nama jalan di Surabaya oleh Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Nama jalan yang akan diganti itu meliputi sebagian Jalan Gunung Sari dan separuh Jalan Dinoyo. Jalan Gunungsari diganti dengan Jalan Prabu Siliwangi serta Jalan Dinoyo diganti dengan Jalan Sunda. DPRD Jatim pun menyarankan agar pemprov membuat peraturan daerah (Perda) atas penggantian nama jalan tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengingatkan, yang terpenting dari perubahan nama itu adalah tahapan konstitusi harus dilalui. Salah satunya dengan mendapat persetujuan DPRD. Dalam hal ini, Kota Surabaya, sebagai pemilik tempatnya.

"Karena wilayahnya di Surabaya, saya kira locus nya DPRD Surabaya. Walaupun jalannya kewenangannya di provinsi, tapi kewenangan regulasinya di pemkot," ujar Freddy, Kamis (8/3).

Politisi Partai Golkar ini pun meminta agar perubahan nama jalan tersebut tertuang dalam peraturan daerah. Tidak hanya berlandasan Peraturan wali kota maupun Peraturan Gubernur. Dengan begitu landasan hukum penggantian nama jadi sangat kuat.

"Kami belum diajak bicara memang. Itu tidak perlu pemberitahuan kan itu eksekutif. Tapi kalau ditanya tanggapan, saya kira saya sangat setuju mendukung. Memang sudah saatnya nama jalan yang stratgeis bernuansa sejarah. Atau memiliki filosofis negara, misalkan nama raja lalu pahlawan nasional," bebernya.

Ketua Harian DPD Partai Golkar Jatim ini mengakui soal efek dari perubahan jalan yakni, berupa penggantian kartu identitas penduduk hingga adinistrasi perkantoran. Freddy mengungkapkan bahwa itu soal penyesuaian. Dan dirasanya pemerintah tidak akan mempersulitnya.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video