Ratusan Guru Honorer di Mojokerto Demo DPRD dan Pemkab, Desak Pemerintah Akomodir GTT
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yudi Eko Purnomo
Senin, 24 September 2018 17:47 WIB
Karenanya, ia menuntut agar DPRD dan Pemkab Mojokerto menolak rekrutmen CPNS 2018. Demikian ini karena mereka menganggap tidak berpihak kepada honorer yang berumur di atas 35 tahun.
“Kami meminta DPRD dan Pemkab Mojokerto mengirimkan surat kepada presiden untuk segera mengesahkan Revisi UU ASN yang berpihak kepada Honorer,“ desaknya.
Sugiono juga meminta agar pemerintah memberikan tunjangan yang layak bagi tenaga honorer dan menaikkan anggaran insentif NIGSD Kabupaten Mojokerto. Sebab selama ini, sekitar 900 guru honorer yang ada di Kabupaten Mojokerto hanya menerima instensif sebaser Rp 100 ribu.
Sedangkan gaji guru honorer hanya Rp 200 hingga Rp 300 ribu. Demikian ini, menurutnya tak sebanding dengan pengapdian yang telah diberikan guru honorer yang sudah bertahun-tahun. “Kami juga menuntut pemberian SK bupati agar guru honorer bisa mengikuti sertifikasi, “ pungkasnya. (yep/rev)