Pakde Karwo: Pemerintah Provinsi Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yudi Arianto
Kamis, 18 Oktober 2018 00:28 WIB
"Baperwil perlu diberi pendelegasian kewenangan. Salah satunya berupa pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pendidikan SMA dan SMK," ujarnya.
Sama halnya, peran camat sebagai pemimpin wilayah juga harus diperkuat bersama Kapolsek dan Danramil. "Jadi kalau ada kejadian di daerah cukup diselesaikan oleh Babinkamtibmas. Oleh karena itu fungsi dan peran camat perlu diperkuat agar mampu mengelola daerahnya dengan baik," tegasnya.
Pakde Karwo memandang, saat ini peran camat masih kalah ketimbang peran kepala desa. "Jadi PP nya harus diatur dan lebih rinci. Saat ini, kepala desa banyak yang mengabaikan fungsi dari camat. Mereka lebih suka langsung berhubungan dengan bupati/wali kota," terangnya.
Di depan para peserta rakor yang terdiri dari pejabat eselon I dan eselon II Kemendagri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Sekretaris Daerah, dan Kabiro Pemerintahan se-Indonesia itu, Pakde Karwo mengingatkan, bahwa NKRI dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Tiap provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sehingga, kalau dirasa ada permasalahan harus lapor ke Mendagri.
"Saya mengusulkan kalau ada permasalahan terutama undang-undang yang dirasa kurang pas, harus melaporkan kepada Mendagri. Jangan melakukan judicial review kepada MK," imbuhnya. (ian/rev)