Kepala Daerah Jadi Tahanan KPK, Pengisian Jabatan Lowong di Kota Blitar Tak Kunjung Dilakukan
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Akina Nur Alana
Minggu, 25 November 2018 12:31 WIB
BLITAR, BANGSAONLINE.com - Dua jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Blitar mengalami kekosongan. Dua jabatan itu yakni kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Kepala Satpol PP.
Saat ini kedua jabatan lowong itu masih diisi pelaksana tugas (Plt). Belum diketahui secara pasti, kapan Pemkot akan mengisi dua jabatan lowong tersebut.
BACA JUGA:
Pesan Wali Kota Blitar Jelang Laga Perdana Arema FC di Stadion Soepriadi
Jadi Markas Arema FC, Stadion Soepriadi Dinyatakan Layak Gelar Pertandingan Liga 1
Diizinkan Bermarkas di Stadion Supriyadi, Tim Arema FC Boyongan ke Kota Blitar
Stadion Soepriadi Resmi Jadi Kandang Arema FC, PSSI: Apapun yang Terjadi Tanggung Jawab Panitia
Sekretaris Daerah Kota Blitar Rudy Widjonarko saat dikonfirmasi mengatakan, Pemkot Blitar sebenarnya mentargetkan dua jabatan lowong itu segera terisi tahun ini. Namun ada sejumlah kendala yang menjadikan pengisian jabatan lowong itu urung dilakukan. Salah satunya adalah karena Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini membuat seleksi terbuka yang seharusnya dilaksanakan pertengahan 2018 lalu gagal terlaksana.
"Seharusnya memang sudah dilaksanakan seleksi terbuka. Namun karena kepala daerah kita sedang bermasalah dengan hukum, otomatis seleksi terbuka belum dilakukan. Sehingga pengisian kekosongan jabatan dua kepala OPD tidak bisa dilakukan tahun ini," tutur Rudy Widjonarko, Minggu (26/11/2018).