Mengungkap Politik Uang Pileg (2): Caleg: Hasil Survei, 80 % Money Politics
Editor: Tim
Selasa, 14 Mei 2019 22:14 WIB
“Para makelar itu ya ngomong caleg siapa saja yang sudah booking suara dan fix transaksional. Misalnya caleg DPR RI dan DPRD Provinsi siapa saja yang sudah fix beli suara, ya mereka ngomong,” ungkapnya lagi. Karena itu jauh hari sebelum coblosan sebenarnya sudah bisa diprediksi siapa saja yang akan melenggang ke gedung parlemen. Karena angka suaranya sudah dipatok.
Dapil 1 Surabaya transaksi pembelian suara dengan oknum penyelenggara pemilu termasuk vulgar. Seorang caleg bahkan mengaku bertemu berkali-kali dengan oknum penyelenggara pemilu. “Bahkan pengawasnya lebih berani ketimbang penyelenggaranya. Biasanya kalau ingin ketemu penyelenggara pemilu mereka minta di luar kota Surabaya, tapi kalau oknum pengawas malah di Surabaya. Berani sekali,” tutur caleg berkulit putih itu kepada BANGSAONLINE.com.
Jauh sebelum coblosan (17 April 2019), seorang caleg DPRD Provinsi Jatim menuturkan bahwa hasil survei internal partainya menunjukkan bahwa politik uang dalam pileg terus meningkat dari pemilu ke pemilu, termasuk di Surabaya yang disebut sebagai kota metropolis dan relatif melek huruf dibanding daerah lain.
“Hasil survei untuk pileg itu 80 persen politik uang,” katanya kepada BANGSAONLINE.com. Karena itu, tak ada cara lain bagi dia selain mengikuti hasil surveinya itu.
"Ya memang zamannya sudah seperti ini," katanya.
Karena itu “caleg minimalis” alias “miskin dana” jangan harap melenggang ke gedung parlemen. Bahkan muncul ungkapan sarkastis: orang miskin dilarang nyaleg.
Setiap lembaga survei biasanya memetakan, daerah mana saja yang subur politik uang dan tanpa politik uang. Daerah-daerah yang pragmatis itulah yang biasanya digelontor politik uang oleh caleg. “Tapi ada juga wilayah yang kalau diberi uang malah gak mau memilih,” tutur direktur lembaga survei yang enggan disebut namanya kepada BANGSAONLINE.com. (bersambung)