Jelang Purna Tugas, DPRD Gresik Gencar Sosialisasikan Perda
Editor: Revol Afkar
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Minggu, 09 Juni 2019 16:47 WIB
Ditegaskan Nurhamim, para pakar dan akademisi itu dilibatkan untuk dimintai masukan dalam pembuatan perda. "Kami juga undang stakeholder maupun semua unsur masyarakat untuk mematangkan dan demi efektifnya pemberlakuan perda," katanya.
"Langkah ini ditempuh DPRD karena perda-perda setelah disahkan yang terkena dampak adalah masyarakat. Karena itu, kami sangat perlu meminta masukan mereka, sehingga kami bisa mengetahui kekurangan perda yang tengah kita bahas," urainya.
Selaku pimpinan DPRD, Nurhamim mengaku terus mengingatkan Badan Pembuat Perda (Bapemperda) agar membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) secara berkualitas, sehingga bisa berjalan efektif dan dapat diterima di masyarakat ketika disahkan.
"Kami juga mewanti-wanti Bapemperda agar tak henti-hentinya mengevaluasi sejumlah Perda Kabupaten Gresik yang tidak efektif. Produk hukum tak efektif harus dievalusi dan direvisi agar bisa berlaku efektif," tuturnya.
"Karena DPRD tak ingin perda-perda yang sudah disahkan kemudian tidak bisa berjalan efektif, atau bahkan mandul. Fakta ini bagi DPRD Gresik adalah sebuah kegagalan. Sebab, anggota DPRD telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya terkuras untuk pembahasan perda. Belum lagi, soal anggaran yang digelontorkan dari uang rakyat untuk pembuatan perda. Perda itu dibahas dengan menggunakan uang rakyat. Karena itu, jangan sampai uang rakyat terbuang cuma-cuma karena perda yang ada tidak berjalan efektif," pungkasnya. (hud/rev)