CSR Banyak Dipakai Membangun Proyek, DPRD Minta Dialihkan untuk Kepentingan Masyarakat

Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Rabu, 12 Februari 2020 11:10 WIB

Para pencari kerja menyerbu Job Fair yang diadakan Pemkab Gresik beberapa tahun lalu. foto: ist.

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Sejumlah proyek pemerintah yang dibangun dari dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan terus menimbulkan polemik. Khususnya kalangan DPRD setempat.

Pasalnya, penggunaan dana CSR itu dinilai kurang bermanfaat untuk masyarakat. Hal ini seperti disampaikan Ketua Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik, Khoirul Huda kepada BANGSAONLINE.com, Rabu (13/2).

"Dana CSR yang banyak digunakan pemerintah untuk membangun sejumlah proyek menjadi perhatian DPRD. Sebab masih banyak problem pemerintah yang belum teratasi karena problem anggaran," ujar Khoirul Huda, Rabu (13/2).

Menurut Huda, seyogyanya Pemkab Gresik lebih memerioritaskan dana CSR perusahaan untuk kepentingan masyarakat yang lebih urgent. Misalnya, penanganan kemiskinan pengangguran, dan lainnya. "Kami berharap pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan CSR untuk membangun sejumlah proyek, sebab banyak problem masyarakat belum teratasi," tuturnya.

Menurut Huda, CSR bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan pendidikan gratis bagi anak miskin, pelatihan kerja bagi anak miskin, pelayanan kesehatan bagi warga miskin bila belum mempunyai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Apalagi, Huda mengungkapkan, angka kemiskinan di Kabupaten Gresik tergolong tinggi, yakni di atas 11,80 persen. "Sementara pengangguran produktif pada 2018 saja masih tercatat sebanyak 31.000 lebih," kata anggota Komisi IV ini.

"Saya pernah ikut paparan di Bappeda Provinsi, angka kemiskinan di Gresik masih kategori kuning, makanya Gresik harus kerja keras mengatasinya. Merujuk program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang salah satunya program prioritas soal kemiskinan, maka sangat tak relevan kalau kemiskinan di Gresik masih tinggi," tambahnya

"Fakta ini menunjukkan program pengentasan kemiskinan tak tergarap dengan baik, dan anggaran tak dialokasikan sesuai porsinya," paparnya.

Huda mengaku pernah bertanya ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Sosial yang salah satu bidangnya menangani kemiskinan. "Saya pernah minta kepada Dinas Sosial soal data valid kemiskinan di Kabupaten Gresik. Tapi gak punya. Justru terkesan saling lempar," ungkapnya.

Sama halnya dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). OPD ini, kata Huda, juga tak memiliki data valid soal angka pengangguran. "Wong data saja gak punya secara valid, bagaimana menangani kemiskinan dan pengangguran," kritiknya.

Seharusnya, tambah Huda, Pemkab Gresik membuat terobosan dalam penanangan kemiskinan dan pengangguran. Misalnya, dengan memanfaatkan potensi daerah seperti keberadaan perusahaan.

"Praktiknya, bisa dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). Sehingga, mereka yang setelah lulus sekolah tak bisa meneruskan jenjang pendidikan (kuliah), mereka siap kerja," katanya.

"Juga nengaktifkan program pelatihan kerja, sehingga pengangguran di Gresik terus bisa berkurang. Program tersebut juga bisa dikerjasamakan dengan perusahaan lewat CSR," pungkasnya. (hud/dur)

1 2 Tampilkan Semua