Rakor Video Conference dengan 38 Kepala Daerah, Khofifah Bahas Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Editor: MA
Jumat, 27 Maret 2020 13:21 WIB
“Belum Lagi secara psikologis ada masyarakat yang melakukan aksi panic buying sehingga sejumlah kebutuhan menjadi langka di pasaran dan mahal. Efeknya pun cukup terasa pada penurunan daya beli masyarakat,” imbuhnya.
Pemprov Jatim, kata Khofifah, akan mengikuti seluruh paket kebijakan ekonomi yang digulirkan Pemerintah pusat. Di antaranya adalah memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Berbagai kegiatan seperti perjalanan dinas, pertemuan yang bisa ditunda dan belanja-belanja lain yang tidak langsung dirasakan masyarakat akan dipangkas. Selanjutnya, anggaran tersebut akan dialokasikan ulang untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan, sosial, maupun ekonomi.
“Juga persoalan mengenai ketersediaan bahan pokok. Pemprov Jatim akan memastikan seluruh stok pangan yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Terkait dampak ekonomi lainnya, seperti kemungkinan terjadinya kredit macet, Khofifah mengatakan Pemerintah Pusat melalui OJK memberikan relaksasi kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank. Selain itu, penangguhan cicilan selama setahun juga berlaku bagi ojek, supir taksi, dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan. Semuanya butuh penjelasan lebih detail. Maka OJK dan BI perwakilan Jatim menjadi narasumber dalam rakor hari ini.
“Berbagai langkah ini
akan berhasil jika didukung oleh seluruh elemen bangsa. Forkopimda,
pemerintah provinsi, instansi vertikal , organisasi profesi terutama IDI
, PPNI, pelaku usaha, umkm, pedagang, masyarakat dan lain sebagainya.
Kita harus kolaborasi. Bergotong royong menghadapi covid-19 ini,” kata
Khofifah. (tim)