PPP Gresik Desak Bupati Percepat Pencairan BLT Dampak COVID-19 dari DD
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Rabu, 15 April 2020 15:50 WIB
Huda juga berharap, penyaluran BLT dari DD bisa tepat sasaran. "Jangan sampai tumpang tindih dengan kepala keluarga (KK) yang selama ini telah menerima program keluarga harapan (PKH), bantuan dari Pemda, ataupun bantuan dari pemerintah pusat lainnya. Pemerintah desa harus benar-benar menyaring dengan selektif agar yang menerima BLT dari DD benar-benar sesuai sasaran," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Huda juga mengungkapkan bahwa Permendes tersebut sudah mengatur secara rinci perihal penyaluran BLT. Misalnya, pada nomor 4 poin a, bahwa penghitungan dana BLT untuk desa dengan DD di bawah Rp 800 juta, alokasinya sebesar 25 persen.
Kemudian, untuk DD Rp 800 juta sampai Rp 1,2 miliar, alokasinya sebesar 30 persen. Dan, untuk DD di atas Rp 1,2 miliar sebesar 35 persen.
"Dan pada point 5 dijelaskan bahwa jangka waktu dan besaran BLT tersebut, terhitung 3 bulan sejak bulan April, sebesar Rp 600 ribu per keluarga," pungkasnya. (hud/rev)