DPRD Gresik Desak Pemkab Keluarkan Juknis Pencairan Bantuan Dampak COVID-19
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Selasa, 21 April 2020 11:58 WIB
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik mendesak Pemkab Gresik segera mengeluarkan petunjuk teknis (juknis) pencairan anggaran dampak virus Corona (COVID-19). Juknis itu baik untuk penyaluran bantuan bersumber dari Dana Desa (DD), maupun dana tak terduga untuk program jaring pengaman sosial.
"Untuk pencairan DD misalnya, desa-desa sekarang tengah menunggu petunjuk teknis dari pemkab," ujar Anggota Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) DPRD Gresik, Faqih Usman kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (21/4).
BACA JUGA:
BKPSDM Gresik Gelar Uji Kompetensi ASN dan Luncurkan Program Gapura
Di Kantor Bupati, Sekda Gresik Sambut Kirab Bendera Pataka HUT Provinsi Jatim ke-79
Respons Pimpinan DPRD Gresik soal Belum Cairnya Bosda, BK, dan BHP
Empat Pimpinan DPRD Gresik Definitif Resmi Dilantik
Faqih mengaku telah intens berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah melalui Penjabat (Pj) Sekda Nadlif terkait persoalan strategis dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak pendemi COVID-19.
Ia meminta agar bantuan dampak COVID-19 diberikan kepada seluruh warga (kepala keluarga), karena menurutnya hampir seluruh masyarakat terdampak. "Makanya, harus ada pembagian tanggungjawab antara pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa," papar Sekretaris DPD PAN Gresik ini.
Apalagi, lanjut Faqih, besaran bantuan Jaring Pengaman Sosial juga dinaikkan dari semula Rp 200 ribu per bulan per Kepala Keluarga (KK) menjadi Rp 600.000 per bulan per KK.
Simak berita selengkapnya ...