DPRD Gresik Desak Pemkab Keluarkan Juknis Pencairan Bantuan Dampak COVID-19
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Syuhud
Selasa, 21 April 2020 11:58 WIB
Dalam kesempatan ini, Faqih juga menyoroti sejumlah pemdes yang menggunakan DD untuk pengadaan mobil siaga desa. "Kami meminta bupati membuat pedoman penggunaan DD, agar desa yang menggunakan DD-nya untuk pengadaan mobil operasional dialihkan ke penanganan COVID-19," pintanya.
Sementara Ketua Fraksi PKB Moh. Abdul Qodir mengapresiasi respons pemerintah dalam mencairkan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19.
"Alhamdulillah, berarti kan sesuai hasil reses kami, bahwa segera harus ada solusi terkait perbedaan besaran nominal bantuan. Antara yang bersumber dari APBN dan APBD. Bantuan ini uang besar, di samping juga harus dikomunikasikan terlebih dulu dengan DPRD, sosialisasi terkait mekanisme pendataan juga harus klir, sebab di desa masih belum sama, antara desa satu dengan lainnya terkait mekanisme pendataan. Hal ini biar tepat sasaran. Pemkab harus serius soal bantuan ini," katanya.
"Pemkab jangan sampai tak mengkordinasikan dengan DPRD soal bantuan. Jangan asal mencomot data, sehingga tidak terkonfirmasi akurasi datanya," tegasnya.
Qodir juga meminta Pemkab Gresik memikirkan nasib Usaha Kecil Menengah (UKM) dan para pelaku ekonomi mikro selama pandemi COVID-19. "Pemkab harus memikirkan skema apa yang harus dilakukan untuk membantu mereka ini," pungkasnya. (hud/rev)