PMII Pamekasan Beri Raport Merah Pemerintahan Baddrut-Raja'e

Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yeyen
Kamis, 30 April 2020 23:43 WIB

Puluhan massa PMII melakukan aksi diam sambil menyampaikan raport merah pemerintahan Baddrut Tamam-Raja'e di Taman Aspirasi Rakyat Pandhapa Agung Ronggosukowati.

PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Pamekasan memberikan raport merah kepada pemerintahan Bupati Baddrut dan Wabup Raja'e. Raport merah itu disampaikan melalui aksi diam yang dilakukan di depan Taman Aspirasi Pendhapa Agung Ronggosukowati, Kamis (30/04/20) sore.

Puluhan massa PMII tersebut menilai Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum mampu mengimpletasikan kebijakan yang bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Menurut Lutfi, korlap aksi yang juga Ketua PMII Pamekasan, Pamekasan Hebat yang digaungkan Bupati Baddrut Tamam selama ini hanya sekadar jargon. "Belum mampu membawa bumi gerbang salam kepada keadaan yang lebih baik," cetusnya.

"Hal tersebut diperburuk adanya reformasi birokrasi yang kita anggap sebagai reformasi yang gagal. Pergantian pimpinan SKPD yang baru dilantik, tidak mencerminkan semangat baru untuk merubah Kabupaten Pamekasan menjadi kabupaten yang lebih baik," ujar Lutfi.

"Maka dari itu, kami Pengurus Cabang PMII Pamekasan memberikan raport merah terhadap Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan," tambahnya.

Ia berharap, ke depan bupati dan wakil bupati beserta seluruh OPD bisa lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

"Dalam menghunuskan reformasi birokrasi harus lebih berani, jangan sampai didekte oleh pihak manapun, agar apa yang menjadi keinginan kita bersama, terutama dalam menghunuskan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dengan baik," pungkas Lutfi.

Adapun poin-poin yang menurut PMII gagal diwujudkan oleh Bupati Baddrut sebagai berikut:

1. Bupati dan wakil bupati gagal mewujudkan reformasi birokrasi

2. Adanya aroma kolusi dalam SO yang digembor-gemborkan tidak ada jual beli jabatan

3. Banyak dinas yang diisi oleh Plt & beberapa orang dobel jabatan

4. Kepala Dinsos tidak diganti, padahal sudah jelas gagal memetakan penyandang kesejahteraan sosial. Terbukti amburadulnya data PKH, BPNT, BLT Kemensos, & DTKS sebagai acuan BLT DD

5. Kepala BPBD tidak dipecat, karena dianggap gagal hadir dalam gagasan besar dan tepat dalam mengatasi pandemi Corona.

6. Tidak adanya keseriuasan dalam mewujudkan reformasi agraria. Hal itu dibuktikan dengan tidak seriusnya melihat dinamika Dinas Ketahanan Pangan, padahal program-program yang dicanangkan amburadul. (yen/rev)

1 2 Tampilkan Semua