Wali Murid Tuntut PPDB di Jember Dianulir, Diduga Banyak Surat Keterangan Domisili Palsu
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yudi Indrawan
Kamis, 02 Juli 2020 19:42 WIB
Ia meminta modus seperti ini segera dibongkar. "Dinas Pendidikan Cabang Jember dan Lumajang harus segera turun tangan, sehingga bisa mengetahui benar-benar asli atau tidak SKD tersebut. Biar masyarakat tahu kalau di SMA/SMK ada permainan atau tidak." terangnya.
Menurutnya, permainan SKD demi meloloskan anak ke sekolah yang dituju juga akan berdampak pada psikologis siswa didik. "Anak-anak banyak mengalami bullying saat proses pelaksanaan PPDB tersebut. Ini sangat tidak baik bagi mereka, karena adanya saling olok," tuturnya.
Untuk itu, David menuntut agar Dinas Pendidikan Jatim Cabang Jember dan Lumajang membuka akses data SKD yang sudah masuk.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Jember Hafidi berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan memanggil kepala dinas terkait untuk rapat gabungan. Sementara Komisi A, juga mengagendakan pertemuan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membahas tentang SKD tersebut. (jbr1/yud/rev)