Gelar Paripurna Via Zoom, DPRD dan Bupati Gresik Sepakat Tunda 1 Raperda
Editor: Abdurrahman Ubaidah
Wartawan: M Syuhud Almanfaluty
Rabu, 22 Juli 2020 13:13 WIB
"Kami menyusun Raperda sistim perencanaan pembangunan daerah berkelanjutan berbasis elektronik bukannya tanpa alasan. Saat ini proses kebijakan publik merupakan proses yang komplek. Melibatkan banyak pihak dan banyak kepentingan. Sehingga, kompleksitas tersebut memiliki konsekuensi terjadinya masalah dan distorsi dalam perencanaan pembangunan daerah, serta berpotensi tidak sempurna, bahkan gagal ketika diimplementasikan," ungkap Hamdi.
"Kami menilai kualitas perencanaan pembangunan daerah sangat jauh dari harapan. Fakta ini terlihat pada terjadinya perubahan target sasaran pada perubahan RPJMD yang sangat jauh dari target awal, kemudian tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) dalam tiap tahun anggaran APBD dengan penyumbang tertinggi rendahnya serapan dikarenakan gagalnya kegiatan yang telah direncanakan seperti yang telah direkomendasikan DPRD dalam laporan hasil pembahasan Raperda jawaban pelaksanaan APBD 2019," sambung Anggota Fraksi PKB ini.
"DPRD menyadari bahwa penyusunan RKPD merupakan dinamika proses teknokratis. Dokumen RKPD dapat digunakan untuk menjaga konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD. RKPD merupakan landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD dan meneruskan pedoman dalam mengevaluasi Raperda APBD," terangnya.
"DPRD tak mau apa yang telah kami rumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari risalah rapat dengar pendapat atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui rases hilang musnah tanpa jejak hanya karena alasan klise," pungkasnya.(hud/dur)