Ketua PPATK Akui Setor Nama Budi Gunawan ke KPK
Rabu, 21 Januari 2015 21:16 WIB
Sementara keputusan Presiden Joko Widodo
memilih Komjen Pol Budi Gunawan
menjadi calon Kapolri terus menuai kontroversi di masyarakat. Apalagi, setelah
dicalonkan Jokowi, Komjen Budi menjadi tersangka di KPK.
Namun, hal itu tak juga membuat Jokowi membatalkan keputusannya mengusung
Komjen Budi. Jokowi justru menunda pelantikan Komjen Budi sampai proses
hukumnya jelas.
Desakan terhadap Jokowi untuk membatalkan pencalonan Komjen Budi pun ramai
dilakukan. Salah satunya melalui demonstrasi di depan Istana yang dilakukan
oleh Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Polri.
Anggota koalisi yang juga mantan Koordinator KontraS, Usman Hamid menilai,
dampak dari keputusan Presiden Jokowi itu telah menjadikan kepercayaan
masyarakat terhadap Polri menurun.
"Kita dipengaruhi seolah-olah keputusan ini bukan pilihan Jokowi, saya
rasa ini menyesatkan. Bagaimanapun Jokowi sadar apa konsekuensi menunjuk orang
yang terlibat KKN. Hari ini kepercayaan terhadap polisi hancur bukan karena
siapa-siapa, tapi karena Presiden," kata Usman di depan gedung Istana
Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/1).
Usman meragukan Presiden Jokowi dapat mengubah institusi Kepolisian menjadi
lebih baik. Dia menegaskan, bila Presiden benar-benar mencintai Kepolisian,
maka harus berani mengusut dugaan rekening gendut milik Budi Gunawan.
"Saya ragu Jokowi bisa mengubah kepolisian menjadi lebih baik. Kalau
Jokowi mencintai kepolisian maka usutlah rekening gendut," tegasnya.
Dia menambahkan, pemerintahan Presiden Jokowi yang terbilang masih seumur
jagung ini telah melahirkan pelbagai persoalan serius.
"Situasi mendesak di Indonesia. Belum 3 bulan Jokowi menjalankan
pemerintahan ada banyak persoalan serius yang merugikan masyarakat secara
keseluruhan," pungkasnya.
sumber : detik.com