H. Syafiuddin Asmoro Pertanyakan Keseriusan Pemerintah Pusat Soal Pembangunan Strategis di Madura
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Ahmad Fauzi
Rabu, 02 September 2020 18:57 WIB
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Di tahun 2021, tidak ada pembangunan strategis yang akan dilakukan di Pulau Madura dari APBN. Padahal, sudah ada kebijakan Perpres 27 dan Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gerbang Kertosusila dan Selingkar Wilis.
Hal menjadi pertanyaan H. Syafiuddin Asmoro, Anggota Komisi V DPR RI saat rapat kerja dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, dan Menteri Desa PDTT di Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021 di Gedung Komisi V DPR RI, Rabu (2/9/2020).
BACA JUGA:
BPIP Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila di Pasuruan
Dilantik, Syafiuddin dan Imron Amin Proritaskan Kemajuan dan Kesejahteraan Pulau Madura
Menteri ATR/BPN Apresiasi Dukungan dari Komisi II DPR RI
Sekjen Kementerian ATR/BPN Teken Nota Kesepahaman dengan DPR RI
Menurutnya, sampai detik ini Madura tidak ada pembangunan strategis sama sekali yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu, ia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengimplementasikan pembangunan di wilayah Madura.
"Apalagi sudah ada kebijakan strategis nasional lewat kebijakan Perpres 27 (BPWS) dan Perpres 80 terkait percepatan pembangunan ekonomi kawasan Gerbang Kertosusila," ujarnya, Rabu (2/9/2020).
"Hingga saat ini belum ada satu program pun yang mulai direalisasikan. Bahkan program Prolegnas yang diajukan oleh menteri terkait, berbanding terbalik dengan ketentuan Perpres yang ada. Hal ini semua tidak berbanding lurus dengan program prioritas nasional dengan yang ada di Kementerian PUPR," sambungnya.
Simak berita selengkapnya ...