Kembalikan Sidoarjo sebagai Wilayah Pertanian, Ini Program BHS-Taufiq
Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: Mustain
Jumat, 06 November 2020 15:22 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Paslon Bupati-Wabup Sidoarjo 2020 Bambang Haryo Soekartono-M. Taufiqulbar (BHS-Taufiq) bertekad mengembalikan Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah pertanian. Hal ini lantaran Sidoarjo sebagai wilayah delta yang sejak dahulu dikenal memiliki tanah yang subur.
Adapun untuk mewujudkan harapan itu, BHS-Taufiq menyiapkan sejumlah upaya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dialami para petani Sidoarjo, yakni mulai masalah irigasi, kelangkaan pupuk bersubsidi, hama tikus dan wereng, bibit unggul, hingga masalah pemasaran saat panen.
BACA JUGA:
Cek Dampak Gempa Malang, BHS Tinjau Kondisi Tanggul Lumpur Lapindo
Kenali Kebudayaan, BHS Ajak Warga Sidoarjo Kunjungi Museum Mpu Tantular
KPU Sidoarjo Tetapkan Gus Muhdlor - Subandi Sebagai Bupati dan Wabup Terpilih
Ajak Semua Paslon Bersama Bangun Sidoarjo, Gus Muhdlor-Subandi Beber Program 100 Hari Kerja
Menurut BHS, permasalahan yang dihadapi petani di Sidoarjo, hampir sama dengan petani lainnya, yakni soal irigasi, pupuk, hama, dan penjualan hasil panen. Diketahui, saat panen, petani kerap kesulitan menjual padi, sehingga mau tidak mau hasil panen dijual ke tengkulak dengan harga murah.
"Mesti ada upaya agar hasil pertanian dari Sidoarjo juga dikonsumsi warga Sidoarjo. Karena itu, khittoh Sidoarjo sebagai wilayah pertanian akan kita kembalikan," ungkap BHS usai dialog dengan puluhan petani di Desa Jatikalang, Kecamatan Krian, Kamis (5/11/2020) sore kemarin.
Terkait irigasi di Desa Jatikalang, BHS menjelaskan, banyak kanal tersier yang jebol. Selain itu, pengaturan pasokan air untuk sawah melalui pintu air belum tertata. Akibatnya, petani mengeluarkan ongkos tambahan karena harus memakai pompa air untuk mengairi sawahnya.
Kata BHS, ke depan pihaknya akan menuntaskan masalah pasokan air itu dengan membenahi kanal tersier dan memperhatikan manajemen pintu air. Masalah pupuk juga mendapatkan perhatian BHS.
"Kami akan jamin petani dapat jatah pupuk subsidi sesuai kebutuhan, tidak kekurangan seperti saat ini," tandas Mantan Anggota DPR RI ini.
BHS juga berharap, nantinya petani melaksanakan masa tanam tidak sampai sebulan, namun maksimal 15 hari. Dengan begitu, didukung pasokan air, pupuk, penanganan hama yang tepat dan bibit unggul, petani bisa tanam tiga kali setahun.
"Kami juga siap menyuplai bibit terbaik dan mengatasi masalah hama tikus dan lainnya," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Gapoktan Sumber Makmur Jatikalang, Basuki bercerita, dalam proses tanam dua kali setahun, saat kemarau, petani harus memakai mesin pompa untuk mengairi sawah.
"Sehingga biaya juga tambah karena harus pakai mesin pompa diesel," cetusnya usai dialog dengan BHS.
"Belum soal pupuk bersubsidi dari pemerintah. Jatah 1 hektare dikurangi terus. Pupuk subsidi Rp 90 Ribu per sak. Kekurangannya pakai pupuk nonsubsidi yang harganya Rp 300 ribu per sak. Kami jelas rugi. Apalagi saat panen, harga padi anjlok," imbuh Basuki. (sta/zar)