Bupati Ngawi Tak Setuju Pemerintah Impor Beras: Harus Dikaji Lagi
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Zainal Abidin
Senin, 22 Maret 2021 20:59 WIB
NGAWI, BANGSAONLINE.com - Penolakan terhadap rencana pemerintah pusat yang akan melakukan impor beras dari Thailand terus meluas. Kali ini, Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono turut menyampaikan penolakan terkait rencana impor tersebut.
Bupati Ony mengatakan, dirinya keberatan dengan rencana tersebut karena Kabupaten Ngawi masuk dalam deretan nomor 6 lumbung pangan nasional.
BACA JUGA:
Alami Kekeringan, Dandim Ngawi bersama Stakeholder Lakukan Pengecekan Sumber Air
Polres Ngawi Amankan Dua Pengguna Narkoba di Street Food Imam Bonjol
Jelang Musim Kemarau, Satgas TMMD Ngawi Persiapkan Tandon Air Bersih
Selain Bangun Desa, Program TMMD Ke-121 di Ngawi Juga Lakukan Cek Kesehatan kepada Masyarakat
"Seharusnya dari kementerian terkait harus duduk satu meja dulu saling buka data riil. Dari Mentan kan menyatakan bahwa kita sudah swasembada pangan," jelas Bupati Ony kepada HARIAN BANGSA usai memimpin Musrenbang Kabupaten Ngawi, Senin (22/1).
Lanjut Bupati Ony, bahwa 50 persen masyarakat Ngawi merupakan petani yang menggantungkan hidupnya dari hasil tanaman padi. "Ya seharusnya dikaji kembali (rencana impor beras, red). Para menterinya bisa saling menunjukkan data riil," terangnya.
Di lain tempat M. Mahsun Fuad, Pengurus Wilayah GP Ansor Jatim yang juga pemerhati kebijakan publik turut menyayangkan rencana pemerintah pusat tersebut. Menurutnya, impor beras tersebut penuh intrik dari para cukong.
"Saya sangat mendukung keputusan dari Ketua Umum NU untuk menolak impor beras. Di balik rencana (impor beras) itu yang bermain para mafia," ujar Mahsun pada HARIAN BANGSA.
"Apabila pemerintah pusat tetap bersikukuh melakukan rencana impor beras dari Thailand di akhir bulan ini, dipastikan para mafia telah menguasai Bulog. Dan selanjutnya memegang kendali harga (beras)," pungkasnya. (nal/rev)