Pengangguran Jadi Topik Penting dalam Penyusunan Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Gresik Akhir TA 2020

Editor: Nizar Rosyidi
Wartawan: M. Syuhud Almanfaluty
Selasa, 30 Maret 2021 20:43 WIB

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim dan Mujid Riduan bersama tim ahli saat rapat kerja penyusunan rekomendasi LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran 2020. (foto: SYUHUD/BANGSAONLINE)

GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik menggelar rapat kerja (raker) membahas penyusunan rekomendasi atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah akhir tahun anggaran (TA) 2020 di Hotel Royal Tulip Surabaya, Senin-Rabu (29-31/3/2021). Raker kali ini, DPRD Gresik menggandeng sejumlah pakar dari sejumlah akademisi, yakni dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Universitas Jember (Unej), dan Universitas Trunojoyo.

Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim mengungkapkan, sedikitnya ada 9 poin penting yang menjadi catatan DPRD Gresik untuk direkomendasikan kepada Bupati Fandi Akhmad Yani (Gus Yani) dalam pembahasan LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran 2020.

Di antaranya, kata Anha--sapaan akrabnya, di LKPJ terdapat beberapa narasi berupa konsep atau teori yang porsinya terlalu banyak, dibandingkan dengan narasi data hasil kinerja yang seharusnya dilaporkan.

"Pada LKPJ terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah secara garis besar terbagi menjadi tiga urusan, capaian indikator kinerja utama, capaian indikator sasaran RPJMD, dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan," ujarnya kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (30/3/2021).

Rekomendasi selanjutnya, lanjut Anha, DPRD meminta pemkab melakukan terobosan guna memastikan Angka Partisipasi Murni (APM) anak usia SD dan SMP. DPRD berharap anak usia SD dan SMP bisa 100 persen tercatat sebagai siswa, sehingga mereka semua bisa menikmati haknya atas pendidikan di Kabupaten Gresik.

"Dari jumlah penduduk usia antara 7-12 tahun sebanyak 122.557 jiwa, ternyata jumlah siswa SD sederajat usia 7-12 tahun sebanyak 118.470 siswa. Kemudian angka APM SMP sederajat pada tahun 2020 74,77 persen, naik dibandingkan tahun 2019, 72,10 persen. Dan, dari jumlah penduduk usia 13-15 tahun sebanyak 60.244 jiwa, tercatat siswa SMP sederajat usia 13-15 tahun sebanyak 45.045 siswa," ungkap Anha.

Untuk bidang kesehatan, DPRD meminta agar Pemkab Gresik tidak hanya fokus kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan saja. Namun, juga terhadap biaya layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat Kabupaten Gresik. "Faktanya, BPJS belum 100 persen menyelesaikan layanan kesehatan," ungkap Anha.

Selanjutnya, capaian kinerja urusan ketenagakerjaan. Sasarannya, pengangguran turun pada tahun 2020. Namun, faktanya pada LKPJ 2020 naik signifikan. "Terlebih dengan terjadinya pandemi Covid-19. Lonjakan pengangguran di Kabupaten Gresik tahun 2020 cukup signifikan," beber Anha.

"Karena itu, Pemkab Gresik perlu melakukan langkah terobosan dengan banyak lakukan pelatihan berwirausaha, pemetaan bagi palaku UMKM berbasis rumah tangga, dan terobosan untuk lapangan pekerjaan lain," sambungnya.

Apalagi pandemi Covid-19 berimbas terhadap banyaknya karyawan/buruh yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Sementara di sisi lain penyerapan angka angkatan kerja sangat sedikit. "Makanya, pemerintah harus lakukan langkah cerdas untuk mengatasi problem banyaknya korban PHK dampak pandemi Covid-19," pintanya.

Menurut Anha, angka pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik sebelum terjadinya pandemi Covid-19 tercatat masih tembus di kisaran angka 36.390 ribu lebih. Jumlah itu dipastikan meningkat saat pandemi Covid-19 berjalan setahun lebih.

"Makanya, isu pengangguran jadi salah satu topik penting dalam rapat kerja pembahasan penyusunan rekomendasi DPRD atas LKPJ kepala daerah akhir tahun anggaran 2020," urainya.

Adapun jumlah pengangguran sebanyak itu tersebar menyeluruh di 356 desa dan kelurahan di 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik. Sejauh ini, mereka yang kesulitan mencari kerja di Gresik, terpaksa harus merantau ke luar daerah seperti Jakarta, dan sejumlah provinsi lain di luar Jawa Timur. Bahkan, banyak yang harus merantau mengadu nasib ke luar negeri (LN) seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Timur Leste, dan sejumlah negara lain. "Problematika ini harus disikapi serius dan ada eksekusi nyata untuk mengatasinya," katanya.

"Sebetulnya banyak potensi daerah yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran. Di antaranya, banyaknya industri, pasar modern, termasuk keberadaan Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) yang sekarang sudah digagas juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masuk di sana," beber Anha.

Konon, kawasan JIIPE yang terdapat pelabuhan bertaraf internasional yang dibangun di lahan seluas sekira 3.000 hektare yang berlokasi di Manyar itu, bisa menyedot sedikitnya sebanyak 123.750 tenaga kerja.

Kemudian, akan adanya pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia. Perusahaan raksasa yang bergerak dalam penambangan emas ini diestimasikan bisa menyerap 10-30 ribu tenaga kerja. "Potensi-potensi daerah seperti ini harus digarap maksimal untuk mengurangi angka pengangguran di samping pendapatan daerah," pintanya.

Juga yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah, tambah Anha, ada lonjakan angka pengangguran di saat usai lulusan sekolah SLTA maupun sarjana di Kabupaten Gresik yang tak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sehingga mereka memutuskan untuk mencari pekerjaan. "Makanya, pemerintah harus bisa mapping dan mengatasi lonjakan pengangguran yang dimungkinkan akan terjadi pascakelulusan sekolah," pungkasnya. (hud/zar)

1 2 Tampilkan Semua