Bawaslu Kota Surabaya Serahkan Laporan Hasil Pengawasan Pilkada 2020 ke Pemkot dan DPRD
Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Nanang Fachrurozi
Rabu, 05 Mei 2021 17:03 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menyerahkan laporan hasil pengawasan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 ke Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPRD Surabaya.
"Kami kemarin sudah menyerahkan hasil pengawasan hasil pemilihan kepala daerah dan diterima oleh Wakil Wali Kota Ir Armuji dan Pak Adi Sutarwidjono Ketua DPRD," terang Muhammad Agil Akbar, Ketua Bawaslu Surabaya kepada BANGSAONLINE.com, , Rabu (5/5/2021).
BACA JUGA:
Gus Afif Dukung UMKM Surabaya Bersertifikasi Halal
Hasil Pengawasan Pilkada 2024, Bawaslu Kabupaten Kediri Minta Paslon Lengkapi Berkas Persyaratan
Aktivis Gertap Geruduk Bawaslu Pasuruan Buntut Dugaan Kerja Sama Dukungan Paslon dengan PPDI
Bawaslu Bangkalan Sebut Ada Data Orang yang Sudah Meninggal di DPSHP Pilkada
"Pak Armuji menyampaikan terima kasih kepada kami yang sudah melakukan proses pengawalan dan pengawasan dengan profesional dan jujur," tandas Agil.
"Laporan akhir ini sebagai catatan hasil dari kinerja pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kota Surabaya, beserta jajaran dalam melakukan pengawasan secara langsung di setiap tahapannya pada pemilihan kepada daerah tahun 2020," sambungnya.
Agil menjelaskan, pengawasan dimulai dari tahapan pembentukan penyelenggara ad hoc, pencalonan, pemutakhiran data pemilih, distribusi logistik, kampanye, masa tenang kampanye, pemungutan perhitungan suara, serta rekapitulasi perhitungan suara.
Agil menambahkan, laporan pengawasan yang diserahkan menggambarkan kinerja Bawaslu dalam pengawasan. Terutama terkait dengan pencegahan yang dilakukan dalam proses Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Surabaya.
Sekadar diketahui, penyerahan laporan dipimpin Muhammad Agil Akbar sebagai Ketua, didampingi Hadi Margo Sambodo, Koordinator Divisi (Kordiv) Penyelesaian Sengketa (PS), Hidayat, Kordiv. Pengawasan hubungan antar lembaga (PHL), Usman, Kordiv. Penindakan Pelanggaran (PP). (nf/ian)