Iuran Ditanggung Pemkab, Warga Sidoarjo Bisa Berobat Gratis Pakai BPJS Kesehatan Kelas 3

Editor: Yudi Arianto
Wartawan: Mustain
Senin, 31 Mei 2021 23:56 WIB

SIMBOLIS: Bupati Ahmad Muhdlor menyerahkan replika kartu peserta BPJS Kesehatan saat MoU UHC, di Pendapa Delta Wibawa, Senin (31/5/2021). foto: istimewa

SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Pemkab Sidoarjo melalui program Universal Health Coverage atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) menanggung iuran BPJS Kesehatan kelas 3 bagi warga Kota Delta.

Sehingga warga ber-KTP Sidoarjo bisa mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan kelas 3 itu.

Program Universal Health Coverage atau Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) ini, resmi diluncurkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemkab Sidoarjo dengan BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo, di Pendapa Delta Wibawa, Senin (31/5/2021).

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (Gus Muhdlor) menjelaskan, BPJS Kesehatan gratis ini di-launching pada 31 Mei 2021 dan mulai berlaku Juni 2021. "Seluruh (warga) KTP Sidoarjo bisa menikmati BPJS gratis ini. Mulai bulan Juni ini, BPJS (Kesehatan) warga Sidoarjo ditanggung pemkab," cetus Gus Muhdlor.

Namun, kata Gus Muhdlor, BPJS Kesehatan yang ditanggung pemkab, merupakan kelas 3. Dan warga yang belum masuk BPJS, secara otomatis masuk BPJS Kesehatan kelas 3.

"Peserta BPJS kelas 1 dan kelas 2 tetap membayar iuran sendiri, kecuali yang bersangkutan mau turun ke kelas 3, maka akan ikut gratis juga," kata alumni FISIP Unair ini.

Terkait warga yang masih memiliki tunggakan iuran, Gus Muhdlor menyebut, tetap harus diselesaikan oleh yang bersangkutan. "Utang tetap utang, yo tetep kudu dibayar. Kemudian dia dapat dari pemerintah, monggo, tapi utange tetap nempel," tandasnya.

Program UHC yang iuran BPJS Kesehatan kelas 3 ditanggung oleh pemkab ini, mensyaratkan warga ber-KTP Sidoarjo lebih dari enam bulan. Nantinya warga bisa mendaftar melalui Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo.

Ditegaskan Gus Muhdlor, program BPJS Gratis ini merupakan salah satu janji program saat berkampanye di Pilkada Sidoarjo. "Ini komitmen kami pada masyarakat Sidoarjo dan juga untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta salah satu program di RPJMN 2024, yakni UHC," bebernya.

Diketahui, data BPJS Kesehatan Kabupaten Sidoarjo tahun 2021, total penduduk Sidoarjo yang sudah terdaftar BPJS Kesehatan sebanyak 1.863.747 jiwa atau 97,06 persen dari jumlah penduduk Sidoarjo.

Dari 1.863.0747 jiwa peserta JKN-KIS Sidoarjo, sejumlah 398.089 jiwa adalah kepesertaan masyarakat yang didaftarkan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo.

Masih ada 3 persen penduduk Sidoarjo atau sekitar 76 ribu jiwa yang datanya masih dalam proses verifikasi oleh dinas terkait untuk kemudian bisa diajukan dalam program UHC.

Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa mengapresiasi langkah Pemkab Sidoarjo yang berkomitmen mendukung program JKN-KIS melalui perjanjian kedua belah pihak. "Sehingga ada jaminan kepastian pelayanan Kesehatan bagi warga Sidoarjo," cetusnya.

Untuk mendukung dan mensukseskan program UHC di Sidoarjo, I Made Puja menjelaskan, BPJS Kesehatan saat ini sedang proses menambah kerjasama dengan beberapa fasilitas layanan kesehatan dan juga pengembangan layanan canggih seperti kateterisasi jantung.

Sedangkan untuk peningkatan layanan administrasi dan informasi bagi peserta, BPJS Kesehatan telah menyediakan layanan aplikasi dan kanal-kanal layanan online yang berbasis teknologi seperti Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 1500 400, Chat Assistant JKN dan melalui WhatsApp.

“Kami mengapresiasi pemkab Sidoarjo dalam hal ini pak Bupati Sidoarjo yang menunjukkan komitmennya mewujudkan program JKN-KIS bagi warga Sidoarjo untuk mendapatkan kepastian jaminan Kesehatan,” tandas I Made.

Saat ini BPJS Kesehatan cabang Sidoarjo sudah bermitra dengan 159 fasilitas Kesehatan tingkat pratama yang terdiri dari dokter praktek perorangan, klinik dan puskesmas.

Sedangkan di tingkat fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan sudah bermitra dengan 18 rumah sakit dan 25 fasilitas kesehatan penunjang.

“Untuk ruang perawatan peserta JKN sudah tersedia 1.682 tempat tidur pasien, yang mana jumlah tersebut terdiri dari 745 ruang perawatan kelas 3, 513 untuk kelas 2 dan 424 untuk perawatan kelas 1,” pungkasnya. (sta/ian)

1 2 Tampilkan Semua